Uang Pangkal Rp 87 Miliar, Undip: Kami Tegaskan Bahwa Berita Tersebut Hoaks, Tidak Benar

KOMPAS.com - Pelaksana Tugas Wakil Rektor III Bidang Komunikasi dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Dwi Cahyo Utomo menegaskan, informasi terkait lulusan jalur ujian Mandiri (UM) S1 yang harus membayar uang pangkal Rp 87 miliar itu adalah hoaks.

"Kami tegaskan bawah berita tersebut hoaks, tidak benar. Informasi itu tidak benar," kata Dwi dalam keteragan yang diterima, Sabtu (22/8/2020).

Kata Dwi, Undip tidak mengenal istilah uang pangkal.

Dijelaskannya, ada tiga jalur seleksi UM S1 di Undip, pertama jalur reguler, kedua jalur kemitraan, dan yang ketiga jalur bagi golongan tidak mampu untuk pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Untuk biaya pendidikan dan sumbangan pengembangan institusi (SPI) di Undip, kata Dwi, berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020.

"Format kartu bukti kelulusan yang ada di Twitter tidak sesuai dengan format resmi yang dikeluarkan oleh Undip, sehingga berita perihal uang pangkal Rp 87 miliar untuk jalur kemitraan, kami tegaskan tidak benar," tegasnya.

Terkait adanya isu soal uang pangkal 87 miliar tersebut, pihak Undip merasa dirugikan dan akan menempuh jalur hukum.

"Intinya kami meluruskan informasi yang tidak benar," kata Kepala Sub Bagian UPT Humas dan Media Undip Utami Setyowati.

Adapun info resmi untuk program studi dan biaya pendidikan di UNDIP dapat diketahui dengan mengakses situs web um. undip.ac.id.

Diberitakan sebelumnya, isu soal syarat uang pangkal sebesar Rp 87 miliar itu mencuat saat seseorang mengunggah informasi tersebut di Twitter.

Isu itu pun sempat menjadi trending topic di Twitter.

Pemilik akun tersebut mengaku sebagai calon mahasiswa yang lolos seleksi ujian mandiri (UM).

Terkait dengan adanya isu tersebut, pihak Universitas Diponegoro (Undip) pun angkat bicara.

Kemudian pihak Undip menegaskan informasi itu tidak benar.

(Penulis : Kontributor Semarang, Riska Farasonalia | Editor : Abba Gabrillin)