Polda DIY Tak Masalah Jika Harus Tergusur Pembangunan Tol Yogya-Solo

Kabid Humas Polda DIY Kombes Yulianto belum mengetahui luas lahan dari kantornya yang akan jadi jalan tol.

Namun, Yulianto memastikan, pihaknya akan mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah.

“Prinsipnya kalau sudah ada keputusan, Polda DIY siap dan mendukung kebijakan pemerintah. Kalau dipakai kita akan dukung dan tidak akan menghalang-halangi,” katanya, saat dihubungi, Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

Yulianto belum bisa memastikan Mapolda DIY masih ada di tempat yang sama atau tidak setelah pembangunan jalan tol itu berlangsung.

Jika nantinya harus pindah, mereka akan mencari lahan untuk membangun Mapolda yang baru. 

“Pindah atau tidak itu banyak faktornya. Kalau pindah harus cari tanahnya dulu," sebut Yulianto.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tata Ruang (Dispertaru) Daerah Istimewa Yogyakarta Krido Suprayitno menyampaikan pembangunan proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta tidak akan merubah fungsi ringroad yang sudah ada saat ini.

Menurutnya, akan ada pergeseran lahan untuk fungsi ringroad (jalur lingkar), sehingga ringroad dari Monumen Jogja Kembali (Monjali) bergeser ke selatan maupun utara.

"Tidak merubah fungsi ringroad, jalur lambat tetap ada dan ring road utara tidak terputus di Monjali, karena akan dilewatkan jalur lambat," ujarnya, Rabu (29/7/2020).

Dengan demikian, kata dia, jalur lambat yang ada di ringroad akan mengalami perluasan ke arah utara dan selatan.

"Untuk fungsi simpang empat Monjali, kendaraan harus memutar. Bertujuan untuk manajemen transportasi, dan sudah dibuatkan konstruksi yang nyaman," katanya.

Adanya perluasan tersebut, beberapa tempat terkena imbas seperti Polda DIY dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta.

"Polda DIY sekitar 8 meter ke utara kemudian dari barat timur sekitar 150 meter dan untuk UPN kurang lebih sama," imbuhnya.

Krido melanjutkan, pematokan lahan akan dilakukan pada pertengahan bulan Agustus antara tanggal 15 Agustus hingga 20 Agustus 2020.