Epidemiolog UGM : Jenazah Penderita Covid-19 Tidak Perlu Dibakar

Pakar Epidemiologi UGM, Bayu Satria mengatakan jenazah orang yang terpapar Covid-19 tidak perlu dibakar. Menurut pedoman dari WHO dan badan kesehatan lainnya juga menyebutkan jenazah tidak harus dibakar.

"Cukup dibungkus dengan baik sesuai protokol kesehatan dan dimakamkan sesuai protokol kesehatan maka sudah cukup sekali," ujar Epidemiolog UGM, Bayu Satria dalam keterangan tertulis Humas UGM, Jumat (24/07/2020).

Dijelaskanya, virus yang sebelumnya terkontaminasi pada jenazah penderita Covid-19 saat dikuburkan akan musnah dengan sendirinya. Sebab sudah tidak ada sel inang yang dihinggapi.

"Virusnya akan mati jika lama tidak masuk ke inang yang baru," tegasnya.

Terkait semakin bertambahnya kasus positif Covid-19, Bayu Satria melihat karena masyarakat tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Disisi lain, meningkatnya jumlah positif karena semakin masifnya tes Covid-19 yang dilakukan.

"Saya rasa banyak yang melanggar dan diiringi agak membaik kemampuan testing negara kita, namun masih belum maksimal sehingga tetap ada kasus-kasus yang tidak terdeteksi," ungkapnya.

Setiap orang lanjutnya harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

Di contohkanya, di saat sedang makan memang masker butuh lepas. Tapi tidak boleh bicara saat makan.

"Bicara hanya boleh dilakukan dengan masker dan sudah tidak ada lagi ceritanya foto bareng-bareng tanpa masker dan hal itu sering dilanggar bahkan oleh pegawai Kemenkes, Presiden, Menteri, semua orang sering lupa," urainya.

Bayu Satria juga belum bisa berkomentar mengenai vaksin dari China. Sebab, pengembangan hasil uji vaksin fase 1 dan 2 di China belum dirilis.

"Untuk lebih pastinya makanya dilakukan uji fase 3 terutama di Indonesia dengan harapan bisa terlihat apakah ada efek samping, dan bagaimana hasil efikasi vaksinnya di Indonesia," urainya.

Menurutnya vaksin bukan satu-satunya solusi pencegahan penularan Covid-19

Namun untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan beriringan.

Pemerintah selaku pengambil kebijakan lanjutnya perlu menerapkan protokol ketat dan tidak tebang pilih. Selain itu juga memperkuat surveilans perbatasan masing- masing daerah.

"Selama ini kita lemah di surveilans mobilitasnya karena itu banyak kasus yang berpindah tempat," pungkasnya.