Ratusan Ojol di Kupang Mogok, Usai Protes Kenaikan Skema Pembayaran

KUPANG, KOMPAS.com - Lebih dari 200 pengemudi ojek online (ojol) Grab di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar aksi unjuk rasa.

Ratusan ojol yang mengenakan pakaian seragam mereka, menggelar aksi unjuk rasa dengan mendatangi kantor Grab di jalan Tampelo, Keluarahan Oetete, Kota Kupang, Senin (13/7/2020).

"Kami protes karena adanya perubahan dalam skema pembayaran yang sangat membebani," ungkap Koordinator Ojol, Frids Dami, kepada wartawan, di sela-sela aksi unjuk rasa.

Selain perubahan skema pembayaran, lanjut Frids, semua ojol memprotes adanya kenaikan biaya tambahan yang dikenakan bagi pengguna Grab yang tidak dimunculkan di aplikasi.

Hal ini kata dia, membuat para driver sering bermasalah dengan pengguna jasa grab.

Pihaknya mengaku kerap diprotes penumpang, karena dikira merekalah yang naikan harga.

"Padahal, kami lakukan sesuai aturan Grab. Kami tidak ambil keputusan sendiri apalagi ambil keuntungan," ungkap dia.

Frids mengatakan, kenaikan skema pembayaran dan intensif yang berubah-ubah, bukan saja memberatkan pengemudi, tetapi juga pengguna jasa.

Karena itu, pihaknya meminta biaya tambahan dihapuskan sehingga tidak menimbulkan polemik pengemudi dan para pengguna ojol.

Dia mengatakan, skema intensif sering berubah, namun mereka justru bertahan dengan skema lama, karena tidak terlalu merugikan.

"Tetapi perubahan baru ini sangat merugikan kami. 1 brilian kami hanya peroleh Rp 65. Untuk capai 200 brilian dalam sehari saja kami tidan akan dapat," ungkap Frids.

Untuk menanti kebijakan pihak manajemen Grab, kata dia, maka seluruh pengemudi Grab di Kota Kupang bersepakat untuk mogok sementara, hingga ada keputusan dari manajemen Grab.

Jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, maka pihaknya akan mengadu ke Dinas Perhubungan NTT.

Terkait dengan aksi demo itu, Admin Grab Kota Kupang Jems mengatakan, kenaikan skema pembayaran itu untuk membantu asuransi kecelakaan seluruh ojol yang ada di wilayahnya.

Meski begitu, dia akan segera berkoordinasi dengan tim pusat guna menjawabi tuntutan para ojol.

Terkait biaya tambahan kata Jems, sudah berlaku lama dan bukan hanya di Kota Kupang yang alami.

"Saya tidak bisa ambil keputusan sendiri. Mudahan-mudahan dalam waktu dekat ada perubahan dan kami akan segera koordinasi," ujar dia.