Akademi TNI dan Pemkot Magelang Disarankan Duduk Bareng, Ganjar: Toh Aset Pemerintah Bukan Pribadi

KOMPAS.com - Polemik terkait aset tanah antara Akademi TNI dengan Pemerintah Kota Magelang menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Menyikapi hal itu, Ganjar meminta keduanya untuk duduk bersama agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Menurutnya, langkah itu jauh lebih efektif daripada harus bersitegang antara aparat pemerintah. Apalagi, saat ini sedang dalam kondisi pandemi corona.

"Antara TNI sama Pemkot Magelang saran saya duduk bareng saja. Toh asetnya juga milik pemerintah bukan aset pribadi. Saya kira baik untuk diberikan solusi yang lebih kekeluargaan. Sebenarnya ini kan masalahnya sudah lama," kata Ganjar saat ditemui di Puri Gedeh, Selasa (7/7/2020).

Dikatakan Ganjar, jika merujuk pada dokumen yang dimiliki, aset lahan milik Akademi TNI tersebut sebenarnya sudah dihibahkan kepada Pemkot Magelang.

Penyerahan aset tersebut dilakukan pada era Gubernur Jawa Tengah Mayor Jenderal TNI (Purn) Muhammad Ismail.

Namun demikian, jika hal itu kembali dipersoalkan atau tidak jadi dihibahkan, maka sebaiknya dapat dilakukan dengan cara duduk bersama.

"Saat itu ada penyerahan aset kepada Kota Magelang dan rasa-rasanya waktu itu menurut saya itu hibah. Kemudian ada surat sekarang yang mengatakan ada kekeliruan administratif, ya mari kita duduk bersama," ujarnya.

Sudah komunikasi dengan panglima TNI

Terkait dengan kasus itu, Ganjar juga mengaku sudah melakukan komunikasi dengan panglima TNI.

Dari koordinasi yang dilakukan itu, bahkan disepakati untuk saat ini sama-sama fokus melakukan penanganan Covid-19. Bukan malah mempersoalkan masalah aset.

"Saya sudah komunikasi dengan Pak Panglima TNI pokoknya semua sekarang urus Covid-19 dulu, tidak boleh urus itu (aset tanah). Pak Panglima sudah sepakat kami juga akan siap fasilitasi," tegasnya.

"Nanti Pak Panglima juga mau bicara juga dengan Pak Mendagri, kita bereskan secara baik-baik. Semua harus memberikan informasi yang benar, yang baik sesuai harapan masing-masing," tambahnya.

Meski sebelumnya anggota TNI nekat memasang papan di halaman pemkot, namun Ganjar memastikan bahwa persoalan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat.

"Pemerintahan tidak terganggu kantor tetap berjalan, kantor masih digunakan. Saya pesan layanan publik tidak terganggu," ujarnya

Penulis : Kontributor Semarang, Riska Farasonalia | Editor : Dony Aprian, Khairina