Meredam Gejolak di "Kandang Banteng", Pasca-insiden Pembakaran Bendera PDI-P

KOMPAS.com - Aksi pembakaran bendera Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menuai protes kader di sejumlah daerah.

Para politikus PDI-P di daerah pun mengingatkan para kadernya untuk tidak terpancing situasi, salah satunya Ganjar Pranowo yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah. 

"Kader jangan sampai terpancing pada provokasi pembakaran bendera PDI-P itu. Jaga diri baik-baik, serahkan kasus ini pada DPP karena DPP PDI-P sudah menyiapkan untuk mengambil langkah hukum," kata Ganjar, Kamis (25/6/2020).

Ganjar juga mengingatkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah menangani kasus tersebut sesuai prosedur hukum.

"Siapa yang menginjak-injak itu, tidak ada yang tidak tahu. Semuanya tahu. Kita bertahan secara konstitusional dan Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri) memerintahkan untuk mengambil langkah hukum saat itu. Cara itu akhirnya yang kita percaya," terangnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-P Kota Solo FX Hadi Rudyatmo meminta semua kadernya patuh arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Namun demikian, pihaknya akan terus mengawal dan mendukung polisi untuk memproses kasus tersebut.

Rudy menyatakan pihaknya akan menyampaikan aspirasi kepada kepolisian setempat untuk mendorong kepada Kapolri untuk bertindak tegas tehadap pelaku kasus dugaan tindak pidana pembakaran bendera partai.

"Kita tetap satu perintah Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri). Ketua Umum perintahnya jalur hukum, ya sudah jalur hukum," kata Rudy di Solo, Jawa Tengah, Jumat (26/6/2020).

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPC PDIP Banyumas Budhi Setiyawan usai menggelar aksi di Alun-alun Purwokerto, Jumat (26/6/2020).

"Kami dari PDIP akan menyampaikan kepada polisi, kami mendukung Polri mengusut tuntas pembakaran bendera di Jakarta dan diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Ketua DPC PDI-P Kota Surabaya Adi Sutarwijono menegaskan bahwa kadernya tetap akan menjaga kondusifitas pasca-insiden pembakaran bendera PDI-P di Jakarta.

Namun, Adi meminta polisi untuk proaktif menuntaskan kasus tersebut sesuai prosedur hukum.

"Meski kami diam, tapi kami dalam kondisi siaga untuk bergerak menunggu instruksi DPP PDI-P," jelasnya.

Dirinya juga meminta kader partainya tetap menjaga diri selama pandemi corona.

"Saya minta kader PDI-P Surabaya menahan diri, jangan bergerak sendiri, jaga kondusifitas Kota Surabaya. Terlebih sekarang masa pandemi Covid-19," kata Adi usai menyerahkan surat pernyataan sikap politik partainya ke Mapolrestabes Surabaya, Jumat (26/6/2020).

Sementara itu, Wakapolrestabes Surabaya AKBP Hartoyo mengatakan, pihaknya segera meneruskan surat tersebut.

"Yang terpenting saat ini kader PDI-P harus tetap menjaga situasi di Surabaya tetap aman. Percayakan pada kami yang memproses hukum peristiwa di Jakarta Rabu lalu," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah  mengeluarkan surat perintah harian kepada seluruh kader terkait dugaan tindak pidana pembakaran bendera partai.

Aksi pembakaran bendera PDI-P tersebut terjadi saat aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). 

Menurut Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto, insiden tersebut diduga ada pihak-pihak yang sengaja membuat kegaduhan dalam aksi demonstrasi tersebut.

"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai. Kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2020).

(Penulis: Kontributor Surabaya, Achmad Faizal | Editor: David Oliver Purba)