Palembang Resmi Tidak Memperpanjang PSBB

PSBB tidak diperpanjang meskipun kasus Covid-19 di Palembang dan Sumsel saat ini masih tinggi.

Berdasarkan catatan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumatera Selatan, jumlah pasien Covid-19 di Kota Palembang pada Selasa kemarin sebanyak 938 orang.

Dari jumlah tersebut, 38 orang di antaranya meninggal.

Kemudian, sebanyak 304 orang dinyatakan sembuh.

Sedangkan yang masih dirawat berjumlah 592 orang.

Kapolrestabes Palembang Kombes Anom Setiyadji mengatakan, berdasarkan rapat bersama seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), mereka memutuskan PSBB Palembang tidak akan dilanjutkan.

"Khusus di kota Palembang, informasi Dinas Kesehatan sudah membaik. Statusnya dari zona merah sekarang ke oranye, Jadi Gugus Tugas mencabut PSBB, menjadi penegakkan disiplin protokol kesehatan," kata Anom usai mengikuti rapat di rumah dinas Wali Kota Palembang, Rabu.

Anom mengatakan, dalam penegakkan disiplin protokol kesehatan, seluruh sanksi yang diberikan kepada masyrakat saat PSBB sudah dihapuskan.

Dengan demikian, dalam pengawasan nanti, petugas dari TNI dan Polri hanya akan memberikan edukasi.

"Kalau dia salah, diberikan teguran, lalu diberikan mitigasi edukasi. Hampir sama dengan new normal," ujar Anom.

Menurut Anom, protokol kesehatan akan lebih ditekankan pada areal pasar tradisional.

Sebab, pasar merupakan tempat mobilitas warga yang masih tinggi, namun minim kesadaran untuk menggunakan masker.

Perubahan zona

Sementara itu, Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, Kota Palembang saat ini mengalami perubahan status dari zona merah ke zona oranye.

"Artinya, ada penurunan terhadap jumlah kasus Covid-19 di Kota Palembang,"ujar Harno.

Harno mengklaim bahwa pelaksanaan PSBB pada tahap dua telah berjalan dengan baik.

Dengan diterapkannya disiplin protokol kesehatan, Harno berharap masyarakat dapat lebih sadar untuk memperhatikan kesehatan.

"Kita tetap mengacu bagaimana masyarakat betul-betul nanti mengutamakan protokol kesehatan, seperti jaga jarak, pakai masker dan sering cuci tangan. Itu yang kita utamakan ketimbang sanksi," kata Harno.