KPU Gresik Pertimbangkan 2 Skema Anggaran untuk Pilkada

GRESIK, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik siap melanjutkan tahapan agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Gresik, dengan agenda terdekat adalah melanjutkan pelantikan badan penyelenggara ad hoc, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), pada 15 Juni 2020 mendatang.

Ketua KPU Gresik Akhmad Roni saat ditemui di sela rapat persiapan pelaksaan Pilkada bersama Kemendagri via daring di Gedung Pemkab Gresik mengatakan, pihaknya tengah membahas tambahan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada kali ini, lantaran diselenggarakan dengan merujuk penerapan protokol kesehatan, yang itu tidak ada dalam pembahasan sebelumnya.

"Pada prinsipnya, KPU siap dengan lanjutan proses Pilkada ini, namun dengan berbagai syarat yang diajukan oleh KPU. Termasuk, KPU butuh dukungan anggaran. Karena, anggaran yang sudah kami susun dulu, tidak mempertimbangkan protokol kesehatan. Sementara, pelaksanaan Pilkada nanti akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan protokol kesehatan, sehingga itu membutuhkan tambahan anggaran," ujar Roni, kepada awak media, Rabu (10/6/2020).

"Misal, petugas PPK melakukan pemutakhiran data pemilih kan membutuhkan APD (alat pelindung diri). Padahal, dulu kami tidak pernah menganggarkan sebelumnya," lanjut dia.

Atas dasar tersebut, Roni mengatakan, tambahan anggaran memang diperlukan dalam pelaksanaan agenda Pilkada saat ini, di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Kendati anggaran protokol kesehatan, kata Roni, dapat diupayakan antara melakukan optimalisasi anggaran yang sudah ada atau memang membutuhkan tambahan anggaran baru.

"Ada dua skema. Jadi, KPU dapat melakukan optimalisasi anggaran karena memang ada beberapa pos anggaran yang bisa jadi tidak dilaksanakan, karena mempertimbangkan unsur new normal. Misalnya, Bimtek yang melibatkan banyak orang itu kan dialihkan melalui daring, tentu anggaran itu bisa dialihkan," kata Roni.

"Di satu sisi, kami diminta untuk menganggarkan protokol Covid. Nah, itu yang akan kami lihat. Berapa yang akan kami anggarkan dan berapa yang bisa dilakukan optimalisasi," ujar dia.

Roni memprediksi, bakal ada penambahan tempat pemungutan suara (TPS) dari hitungan awal sebelum Covid-19 melanda.

Tambahan TPS ini, akan menambah anggaran lantaran adanya petugas yang harus diberikan honor.

"Dalam undang-undang itu maksimal pemilih per TPS kan 800 pemilih, dengan protokol Covid ini kan kami diminta paling banyak per TPS 500. Kami akan lakukan pencermatan lagi, kemungkinan kami akan menambah TPS. Menambah TPS, otomatis akan menambah anggaran, karena di situ ada anggaran untuk honor petugas," pungkas dia.

Roni mengaku, dalam pembahasan sebelum pandemi Covid-19 melanda, disepakati mendapat anggaran sebesar Rp 61,1 miliar.

Namun, anggaran ini belum mencakup kebutuhan penegakan protokol kesehatan, seperti pemakaian APD untuk petugas di lapangan hingga adanya tambahan TPS.