Kantor Dirusak, Warung Dibakar, Polisi Tangkap 11 Terduga Provokotor Aksi May Day

KOMPAS.com - Aksi May Day di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Halmahera Tengah, Maluku Utara, berujung penjarahan dan pembakaran.

Kapolres Halmahera Tengah AKBP Nico Setiawan ketika dikonfirmasi menjelaskan, kericuhan berawal dari aksi saling dorong antara buruh dan sekuriti perusahaan.

Namun, Nico menduga aksi itu tekah disusupi provokator yang memanfaatkan aksi May Day. Sebanyak 11 orang berhasil diamankan.

“Aksi ini tidak ada izin. Yang aksi sesungguhnya yaitu dari serikat pekerja berupa doa bersama yang akan dilaksanakan jam 11.00 tadi dan itu batal karena aksi ini,” kata Nico.

Nico menegaskan, saat ini kondisi di lokasi kerusuhan telah kondusif.

Pihaknya menyiagakan 1 peleton dari Polres Halmahera Tengah, 1 kompi Brimob Polda Malut, serta 40 personel dari Kodim untuk mengamankan kantor IWIP.

Seperti diketahui, kerusuhan terjadi saat ratusan buruh PT IWIP menyampaikan tuntutan mereka di depan kantor IWIP.

Ratusan buruh yang mengatasnamakan Forum Perjuangan Buruh Halteng (FPBH) sebelumnya terlibat aksi saling dorong.

Setelah itu, suasana memanas dan aksi lempar tak terhindarkan. Suasana semakin tak terkendali setelah sejumlah warung makan dibakar.

Tak hanya itu, fasilitas kantor dan sejumlah alat berat dan kendaraan milik perusahaan juga dirusak massa.

Tolak omnibus dan PHK

Dalam aksinya, ratusan buruh tersebut menolak Omnibus Law dan PHK berkedok jeda di PT IWIP.

Para buruh juga meminta agar perusahaan memenuhi hak maternitas buruh perempuan, mengembalikan izin resmi untuk buruh, serta menuntut PT IWIP melakukan lockdown perusahaan selama masa pandemi Covid-19.

Selain itu, buruh juga mendesak perusahaan membayar upah pokok mereka 100 persen, menghentikan karantina buruh di bandara PT IWIP, serta meminta agar perusahaan memberlakukan delapan jam kerja.

Para buruh juga menuntut pemenuhan K3, menghentikan diskriminasi terhadap buruh TKA dan memenuhi kesejahteraan buruh TKA, serta berhenti mengeluarkan memo sepihak tanpa ada perundingan dengan para buruh.

(Penulis : Fatimah Yamin | Editor: David Oliver Purba)