DPRD Sebut Rapid Test Covid-19 Gubernur Jabar Tak Rasional karena Kumpulkan Massa

Upaya pengumpulan massa dari berbagai daerah dikumpulkan di suatu titik justru akan mempermudah dan mempercepat penyebaran virus corona.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Ali Rasyid kepada Kompas.com lewat pesan WhatsApp, Selasa (24/3/2020) pagi.

"Kalau menurut saya tes massal oleh Pemprov Jabar ini tak rasional. Di saat kita secara Nasional harus terapkan dan tegakkan social distancing, ini malah membuat kerumunan massa," katanya. 

"Kan, belum tentu yang di tes nantinya itu positif atau enggaknya. Di satu tempat itu misal ada yang positif tapi belum diketahui melalui tes, pasti nantinya akan menyebar ke warga lainnya di sana." 

Bertentangan dengan anjuran social distancing

Ali menambahkan, rencana Pemprov Jawa Barat ini sangat bertolak belakang dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerapkan social distancing atau menghindari kerumunan selama ini.

Jika tes massal dengan metode seperti ini terus dipaksakan akan dilakukan, kata Ali, pastinya akan sangat berisiko untuk terjadinya penularan secara massif kepada masyarakat di lokasi itu.

Belum lagi, nantinya masyarakat yang tertular membawa kembali virus itu ke daerah asal masing-masing.

"Belum lagi nanti tenaga medisnya, wah terbayang nanti tracingnya bagaimana ruwetnya, banyak pastinya, massif. Kasian masa warga Tasikmalaya mau rapid tes mesti ke Bandung," kata Ali. 

"Berisiko untuk terjadinya penularan secara masif dan tentunya hal tersebut kontradiktif dengan arahan sosial distancing," tambah Ali, salah satu wakil rakyat asal daerah pemilihan Kabupaten/Kota Tasikmalaya tersebut.

Rapid Test Covid-19 di Puskesmas

Menurut Ali, seharusnya tes massal dilaksanakan di tiap Puskesmas yang ada di seluruh daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Pemprov pun berkewajiban untuk menyediakan dengan cara cepat membeli alat tesnya dan diserahkan ke masing-masing daerah.

"Jika alasan anggarannya tidak ada alokasi, segera bahas dengan DPRD Jabar untuk melakukan perubahan APBD dan penggunaan dana lainnya sesuai arahan dari Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Dalam Negeri RI. Itu sudah jelas kan aturannya, jangan hanya menunggu bantuan dari pusat saja. Ini perlu penanganan cepat dalam keadaan darurat seperti ini," ujar Ali.

Pendistribusian alat tes massal itu nantinya jangan hanya dilakukan di daerah berzona merah saja seperti Kota Bandung, Bogor, Depok dan Bekasi.

Tapi harus dilakukan ke seluruh Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jawa Barat untuk segera menangani penyebaran virus corona ini.

"Paling tidak di setiap rumah sakit milik pemerintah dan swasta di tiap kabupaten/kota didistribusikan juga alat tes-nya. Apalagi, RSHS kabarnya sudah overload, pemprov harus segera berkoordinasi dengan pemda kabupaten/kota supaya mempersiapan RS khusus bila perlu GOR milik kota dan kabupaten disulap jadi rumah sakit rujukan Covid-19," pungkasnya.