"Tiap Hari Kami Terlambat ke Sekolah gara-gara Harus Berulang Kali Panjat Tembok Tinggi Ini"

KOMPAS.com - Ratusan siswa SD Kristen Petra Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), harus memanjat tembok sekitar empat meter untuk sampai ke sekolah.

Hal ini terpaksa dilakukan para siswa akibat ruas jalan menuju sekolah mereka sudah ditutup dengan tembok.

Tentunya bukan hal yang mudah bagi anak-anak SD ini untuk memanjat tembok tersebut. Tak jarang mereka harus berulang kali memanjat tembok agar bisa menuju ke sekolahnya.

Meski pun ada jalan akses lain. Akan tetapi, para siswa ini lebih memilih untuk memanjat tembok meskipun berisiko bagi keselataman mereka. Karena, jalan akses lain tersebut cukup jauh dan jaraknya mencapai enam kilometer.

"Tiap hari kami terlambat ke sekolah gara-gara harus berulang kali panjat tembok tinggi ini. Saya kesulitan karena temboknya tinggi sekali," ujar Juliana Julita Bahan, siswi kelas VI SD Kristen Petra Alak, saat diwawancarai sejumlah wartawan, Jumat (6/3/2020) pagi.

Juliana mengatakan, sebelum ada tembok tersebut, ia dan teman-temannya tidak pernah terlambat ke sekolah. Semenjak adanya tembok tersebut mereka sering terlambat ke sekolah.

Ia pun berharap agar ada solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Kami hanya minta agar tembok ini segera dibongkar," katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Kristen Petra Alak, Frengky Kase mengaku khawatir dengan keselamatan siswanya saat memanjat tembok tersebut.

"Saat memanjat bisa saja mereka jatuh dan luka, dan ini yang perlu kita harus antisipasi dengan berupaya mediasi dengan pihak kelurahan dan juga pemilik lahan tersebut," katanya.

Tak hanya itu, sejak tembok berdiri, katanya, para murid sering terlambat saat ke sekolah karena perjalanan dari rumah memakan waktu 20 sampai 25 menit.

Biasanya, kata Frengky sebelum tembok itu berdiri, para murid hanya butuh waktu 5 sampai 10 menit untuk sampai ke sekolah.

Dirinya berharap, kebijakan dari pihak pemerintah seperti wali kota, gubernur, DPRD, serta pemilik lahan untuk segera menyelesaikan persoalan ini.

(Penulis: Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere | Editor: David Oliver Purba)