Masuk Kategori Miskin, Gubernur Maluku Sindir Kepala Daerah Selalu Minta Raskin

Menurut Murad, label provinsi termiskin itu dipasang karena kebijakan pemerintah kabupaten dan kota di Maluku.

“Yang bikin tingkat kemiskinan tinggi itu bupati atau wali kota, begitu minta beras raskin diperbanyak beras raskinnya,” kata Murad di Ambon, Selasa (25/2/2020).

Murad mengakui, permintaan beras miskin (raskin) di Maluku sangat tinggi. Hal itu membuat pemerintah pusat menilai Maluku masih miskin.

“Jadi orang menilai, pemerintah pusat menilai orang miskin itu tergantung dari beras raskin padahal Maluku ini tidak miskin-miskin amat,” kata dia.

Pengajuan raskin itu tak cuma dilakukan wali kota dan bupati, tapi juga camat. Para camat, kata Murad, selalu melaporkan kebutuhan raskin kepada kepala daerah.

Raskin, kata dia, tak cuma dikonsumsi masyarakat tak mampu, tapi juga orang kaya.

Sehingga, muncul persepsi masyarakat Maluku sangat ketergantungan dengan raskin.

“Nah ini gara-gara camat lapor bupati, desa lapor bupati, beras raskin harus dapat sekian-sekian jadi orang yang kaya pun makan beras raskin ini kan berdosa namanya,” ungkapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi Maluku menjadi provinsi termiskin nomor 4 di Indonesia setelah Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Murad berharap masalah kemiskinan dapat diselesaikan dengan alokasi dana desa yang jumlahnya mencapai Rp 4 triliun untuk Maluku.

“Masa sampai sekarang ini kita punya tingkat kemiskinan masih tinggi padahal dana desa itu harusnya sudah bisa digunakan dengan baik,” katanya.