Warga Lombok Tengah Demo Tolak Perubahan Nama Bandara

Kedatangan mereka untuk menyatakan menolak perubahan nama Bandara Lombok Internasional Airport (LIA) menjadi Bandara Internasional Zainul Abdul Majid (BIZAM).

Koordinator aksi Lalu Hizzi menyebutkan, meski surat rekomendasi Paripurna telah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat, keputusan untuk segera merubah nama bandara itu dinilai cacat hukum.

"Kami menolak SK Menhub RI tahun 2018 nomor 1421 tentang perubahan nama Bandara Lombok International Airport, karena sesuai aturan, SK tersebut sudah cacat dan sudah tidak berlaku," kata Hizzi.

"Pasalanya, cecara aturan SK tersebut apabila tidak bisa berjalan selama 6 bulan, maka SK tersebut batal," kata Hizzi dalam orasinya.

Hizzi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah melukai hati warga masyarakat Lombok Tengah yang tidak melibatkan musyawarah dalam pergantian nama bandara.

"Warga kami banyak yang menolak, karena tidak pernah diajak bermusyawarah untuk melakukan pergantian nama bandara. Pemerintah juga tidak pernah sosialisasi, kami punya tokoh-tokoh yang seharusnya bisa diajak bicara," kata Hizzi.

Hizzi menyebutkan bahwa warga siap menerima konsekuensi apapun untuk tetap menolak nama bandara diganti.

"Apapun yang akan terjadi bahwa LIA harga mati," kata Hizzi.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri yang menemui massa menyebut, pihaknya akan melanjutkan aspirasi tersebut kepada DPRD.

Namun dirinya memberi tahu bahwa hal itu harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

"Ya kedatangan kita kita di sini yakni dengan niat yang baik, kami minta nanti dari rekan-rekan untuk bersurat ke kami (Bupati) dan kami akan lanjutkan ke DPR terkait dengan penolakan nama Bandara," kata Pathul.

Pathul meminta agar masyarakat selalu menjaga kondusifitas daerah Lombok Tengah.

"Kami berharap kepada kita semua, kita mampu menjaga kondusifitas, kita harus melangkah sesuai jalur hukum yang berlaku," kata Pathul.