Wabup Natuna: Kalau Terjadi Apa-apa dengan Masyarakat Kami Siapa yang Mau Bertanggung Jawab

KOMPAS.com - Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti menegaskan, Natuna belum siap menghadapi kebijakan pemerintah pusat terkait daerahnya dijadikan sebagai isolasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China. 

Bahkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna juga belum mengetahui apa upaya antisipasi yang dilakukan agar tidak ada seorang pun warga Natuna yang terinfeksi virus corona.

"Di Natuna fasilitas kesehatan sangat terbatas. Kalau terjadi apa-apa dengan masyarakat kami, siapa yang mau bertanggung jawab," tegasnya di Tanjungpinang, Sabtu (1/2/2020), dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, penanganan persoalan virus corona ini seharusnya tidak seperti ini. Masyarakat sekarang dalam kondisi resah dan ketakutan.

Ngesti mengatakan, pemerintah pusat tidak berkoordinasi dalam memutuskan kebijakan itu. Padahal, WNI di Wuhan akan ditempatkan di kawasan perkotaan di Natuna.

Karena itu, kata Ngesti, Pemkab Natuna sudah menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat. Penolakan disebabkan kebijakan itu dipaksakan dilaksanakan di Natuna.

"Ada kesan, ada pemaksaan kehendak, karena kami baru tahu," katanya.

Ngesti mengungkapkan, penolakan bukan hanya dari Pemkab Natuna saja, tetapi juga dari DPRD dan masyarakat Natuna yang menolak kebijakan pemerintah pusat itu. Sampai hari ini, masyarakat Natuna masih melakukam demonstrasi menolak kebijakan tersebut.

"Ini kebijakan dadakan, yang tidak pernah disampaikan kepada kami sebelumnya. Kami tidak mengetahui apa alasannya," ujarnya.

Ngesti menjelaskan, semestinya pemerintah pusat tidak menjadikan Natuna sebagai tempat isolasi WNI dari Wuhan. Kalau dikatakan WNI di Wuhan itu aman, semestinya tidak ditempatkan di Natuna.

"Tetapkan daerah yang lebih baik, dengan fasilitas kesehatan yang memadai," ungkapnya.