4 Masalah yang Berpotensi Sebabkan Konflik di Pilkada Bengkulu

Keempat potensi itu yakni netralitas ASN, politik uang, isu SARA, dan penyalahgunaan kewenangan program kegiatan pemda bagi patahana.

"Netralitas ASN, politik uang, isu SAdan penyalahgunaan kewenangan program pemda oleh petahana itu merupakan sejumlah potensi konflik dalam Pilkada. Kita sudah petakan potensi itu tersebar di sejumlah wilayah Bengkulu," kata Halid saat dihubungi Kompas.com, Kamis (30/1/2020).

Bawaslu dengan sejumlah instansi terutama TNI/Polri melakukan penguatan kelembagaan Bawaslu dari tingkat provinsi sampai dengan desa dengan cara melakukan pengawasan dengan cermat, teliti, dan progresif.

Selanjutnya melibatkan seluruh unsur terkait untuk terlibat aktif melakukan pencegahan dan pengawasan dalam segala potensi perbuatan melawan hukum dalam pilkada.

Melakukan penegakan hukum pemilu secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halid menjekaskan, seluruh daerah di Bengkulu dalam pilkada memiliki potensi rawan konflik.

Di Bengkulu, Pilkada 2020 akan digelar tingkat provinsi untuk pemilihan gubernur dan 8 kabupaten untuk memilih bupati.

Dalam sejarah pilkada, Provinsi Bengkulu terutama Kabupaten Kaur pernah tercatat terjadi kerusuhan pada 2005.

Saat itu massa mengamuk membakar kantor, termasuk kantor KPU Kabupaten Kaur. Massa mengamuk karena tidak terima dengan hasil pemilihan.

Sebelumnya, diberitakan berdasarkan data yang diberikan Divisi Humas Polri, sembilan provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi yaitu, Sulawesi Tengah (55,72) dan Sulawesi Utara (38,09).

Kemudian, Kalimantan Selatan (37,12), Kepulauan Riau (34,58), Sumatera Barat (27,57), Bengkulu (25,06), Kalimantan Utara (22,14), Jambi (21,81) dan Kalimantan Tengah (10,44).

Pilkada kota dengan tingkat kerawanan tertinggi berada pada tiga daerah. Ketiganya terdiri dari Tomohon (38,09), Bitung (37,12), dan Tangerang Selatan (34,58).