Pemprov Papua Lakukan Pendataan Mahasiswa Eksodus

JAYAPURA, KOMPAS.com - Penanganan masalah mahasiswa asal Papua yang melakukan eksodus sejak Agustus 2019 hingga kini belum selesai.

Untuk mengetahui data pasti berapa jumlah mahasiswa yang melakukan eksodus, Pemprov Papua segera menggelar pendataan hingga ke perguruan tinggi.

"Nanti ada pendataan, Bapak Gubernur juga sudah perintahkan untuk bersurat ke semua perguruan tinggi," ujar Sekretaris Daerah Papua, TEA Hery Dosinaen, di Jayapura, Kamis (23/1/2020).

Ia bersama Ketua MRP Timotius Murib, sempat menggelar pertemuan dengan kelompok yang mengaku sebagai mahasiswa eksodus.

Hanya saja, pertemuan tersebut tidak menghasilkan apa-apa karena para mahasiswa menginginkan bertemu dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe.

"Mahasiswa eksodus ada minta pertemuan langsung dengan Bapak Gubernur, nanti kami akan jadwalkan ulang," kata dia.

Hingga solusi untuk mengatasi masalalah tersebut ditemukan, para mahasiswa diminta untuk tidak mudah terpancing oleh isu yang tidak pasti sumbernya.

"Pada prinsipnya mereka diminta untuk tenang, jangan terprovokasi dengan siapapun juga," kata Hery.

Gubernur Papua, sambung dia, juga telah mengomunikasikan masalah tersebut ke tingkat pusat.

Menurut dia, masalah mahasiswa eksodus tidak bisa disepelekan karena bisa berimbas pada masalah sosial yang cukup luas.

"Kemarin Bapak Gubernur sudah bertemu dengan Mendagri dan beberapa menteri terkait untuk berbicara tentang masalah mahasiswa ini," tutur Hery.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Yahukimo, Abock Busup, menemukan fakta lain mengenai masalah mahasiswa eksodus.

Menurut dia, sejak masalah tersebut muncul, Pemerintah Kabupaten Yahukimo telah membuka posko Asrama Yahukimo yang ada di Kota Jayapura.

Posko tersebut didirikan untuk mendata para mahasiswa asal Yahukimo yang ikut kembali ke Papua karena isu rasisme.

"Hingga saya bicara sekarang, tidak ada satupun daftar nama yang diserahkan kepada Pemerintah Yahukimo," ujar Abock, di Jayapura, Sabtu (4/1/2020).

Abock mengatakan, ada kelompok yang mengatasnamakan mahasiswa eksodus di Distrik Dekai, Yahukimo dan mendirikan posko.

Dari kelompok tersebut, didapatkan daftar nama para mahasiswa yang kemudian dicocokkan dengan data Dinas Pendidikan Yahukimo.

"Dari 580 mahasiswa asal Yahukimo yang studi di luar Papua, nama mereka tidak ada di daftar ini," kata dia.