32 Mahasiswa Tunanetra Tidur di Halte Bandung, Ini Kata Ridwan Kamil

Pria yang akrab disapa Emil mengatakan, sebagai penengah Pemprov Jabar sudah berupaya memberikan solusi dengan menyediakan tempat bagi 32 mahasiswa dengan beragam fasilitas di Panti Disabilitas milik Dinsos Jabar.

Pihaknya sudah menawarkan tempat pengganti di Cibabat. Lalu transportasi diurus melalui Dinas Perhubungan, dan makanan pun dijamin.

Tapi para mahasiswa belum memutuskan untuk menerima tawaran itu. Mereka ingin bernegosiasi dengan Kementerian Sosial.

"Jadi komunikasi terus dilakukan, termasuk Pak Menteri (Mensos) juga nelpon, ya nanti kita lihat. Karena posisi utamanya kami tidak bisa mengambil keputusan," ujar Emil saat ditemui di Pasar Cihapit, Kota Bandung, Kamis (16/1/2020).

Sebelumnya, Emil sempat melayangkan surat agar Wyataguna bisa dikelola oleh Pemprov Jabar.

Namun, permintaan itu ditolak. Kementerian Sosial tetap ingin mengubah status dari panti menjadi balai.

Alasannya, kata Emil, Kementerian Sosial memandang tempat itu dibutuhkan banyak orang tetapi kapasitasnya terbatas. Maka tempat itu dijadikan balai.

Perubahan panti ke balai ini mengakibatkan penghuninya tidak bisa tinggal lama karena sifatnya menjadi tempat pendidikan pelatihan sebulan sampai enam bulan.

"Kalau di Cibabat bisa selamanya kalau mau bentuknya kan panti," tuturnya.

Siapkan panti disabilitas

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial telah menyiapkan tiga wisma di Panti Disabilitas untuk menampung para mahasiswa yang tidur di halte depan Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyataguna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, pada Selasa (14/1/2020) kemarin.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Jabar Adun Abdullah Syafii mengatakan, wisma itu berkapasitas 35 orang.

Pemprov melalui Dinas Sosial sudah mengantisipasinya dengan membuat rencana kontijensi ketika peraturan Kementeran Sosial diterapkan. Namun sekarang masalahnya adalah kemanusiaan.

"Tadi Pak Wagub sudah ke sana, Pak Sekdis ke sana dalam posisi sekarang Dinsos sudah menyiapkan ruangan untuk mereka kapasitas untuk 35 orang di Panti Disabilitas, Cibabat," ujar Adun saat dihubungi Kompas.com via telepon seluler, Rabu (15/1/2020).

Adun menjelaskan, segala upaya telah disiapkan Pemprov Jabar untuk mengantisipasi segala kemungkinan dalam polemik antara Kementerian Sosial dan para mahasiswa yang tinggal di asrama.

"Sebetulnya dari dulu juga kita sudah siap karena ada empat orang usia SMP dan SMA dari Wyataguna yang sudah di sini dan mereka betah. Ini yang sekarang mahasiswa nih yang rame itu. Kita tidak menelantarkan mereka kita sudah merespons sejak jauh-jauh bulan," tutur Adun.

Pemprov Jabar juga telah melayangkan permohonan pengelolaan Wyataguna beberapa waktu lalu. Namun, Kementerian Sosial tak memenuhi permintaan Pemprov Jabar.

"Ya, kalau umpanya permohonan Pak Gubernur dipenuhi ini kan tuntutan masyarakat tunanetra dan eksponen alumni keinginannya tetap di sana sambil menunggu kebijakan Kemensos untuk digunakan (dikelola) oleh Pemprov. Kalau pun lahan baru saya gak tahu itu bagian aset," jelasnya.

Mahasiswa tunanetra tidur di halte

Diberitakan sebelumnya, Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra (BRSPDSN) Wyata Guna Bandung, Sudarsono, menjelaskan duduk perkara terkait aksi 32 mahasiswa tunanetra yang tidur di halte dan trotoar di depan BRSPDSN Wyata Guna Bandung, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, sejak Selasa (14/1/2020) hingga hari ini Rabu (15/1/2020).

Menurut Sudarsono, 32 mahasiswa yang melakukan aksi tidur di halte dan trotoar merupakan pihak yang terimbas Peraturan Menteri Sosial (Permensos) nomor 18 tahun 2018 ketika status panti sosial bina netra yang disandang Wyata Guna telah berubah nomenklatur menjadi balai rehabilitasi.

"Ini adalah terminasi atau pengakhiran sebuah layanan untuk mereka yang sudah lulus (masa pendidikan formal 12 tahun)," kata Sudarsono, Rabu siang.

Sudarsono menjelaskan, perubahan nomenklatur dari panti sosial menjadi balai rehabilitasi hanya akan melayani pembinaan pendidikan vokasi dan tidak melayani tinggal dalam waktu lama, untuk menjalani pendidikan formal.