Fakta Kunjungan Jokowi ke Natuna, Masuk dalam Teritorial NKRI hingga Tidak Bisa Ditawar

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020) pagi.

Dalam kunjungannya, presiden didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Tiba di Kabupaten Natuna, Jokowi langsung menuju Pelabuhan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SPKT) Selat Lampa untuk bertemu dengan nelayan.

Setelah itu, Presiden Jokowi bertolak ke Kantor Bupati Natuna di Bukit Arai dan menyerahkan sejumlah sertifikat tanah bagi masyarakat.

Dalam kunjungannya, Jokowi menegaskan, wilayah Kepulaun Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI). Dari dulu sampai sekarang, Natuna ini adalah Indonesia.

Berikut ini fakta kunjungan Jokowi ke Natuna yang Kompas.com rangkum:

Dalam beberapa hari terakhir ini, situasi di Perairan Natuna sedikit memanas, hal ini dikarenakan masuknya kapal pencari ikan dan coast guard China ke wilayah Zona Ekonomi Ekslusif  (ZEE) Indonesia.

Dengan adanya kejadian itu, Pemerintah Indonesia pun mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Terkait dengan peristiwa itu, Presiden Jokowi pun angkat bicara soal masuknya kapal nelayan dan coast guard China ke wilayah peraiaran Natuna.

Jokowi menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar.

"Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Saat bertemu dengan dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Jokowi menegaskan, wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial NKRI.

Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.

"Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang, Natuna ini adalah Indonesia," ujar Jokowi, seperti dikutip dari siaran pers resmi.

Berkunjung ke Natuna dan bertemu dengan para nelayan, Jokowi menegaskan bahwa wilayah Natuna adalah teritorial NKRI dan tidak perlu ada pihak yang meragukannya.

"Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI," kata Jokowi dilansir dari Antaranews.com

Ia mengatakan Natuna memiliki penduduk warga negara Indonesia dengan jumlah 81.000 jiwa dan masuk dalam salah satu dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia.

"Di sini ada bupati, gubernur. Jadi jangan sampai ada yang justru kita sendiri bertanya dan meragukannya," kata Jokowi.

"Apalagi yang harus dipertanyakan. Gak ada dan namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan kita," tambahnya. 

Dihadapan para nelayan di Kabupaten Natua, Jokowi berpesan nelayanan dapat mengoptimalkan sarana dan prasarana perikanan yang telah dibangun oleh pemerintah.

Presiden mengatakan, pemerintah memakan waktu beberapa tahun untuk membangun infrastruktur perikanan di Natuna.

"Urusan perikanan, ini sudah 4 tahun kita siapkan dan kita buatkan ini. Ada manfaat gak sih," kata Presiden Jokowi, seperti dikutip dari Antara.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Natuna, Jokowi tidak hanya bertemu dengan nelayan. Tetapi juga memberikan sertifikat tanah kepada warga di Kantor Bupati Natuna.

Ia mengatakan, sertifikat tanah tersebut merupakan bahwa Natuna adalah wilayah NKRI.

"Kenapa saya hari ini ingin menyerahkan sertifikat tanah ini? Supaya kita semua tahu bahawa Natuna adalah Tanah Air Indonesia," kata Jokowi di hadapan warga yang hadir di Kantor Bupati Natuna.

Jokowi mengatakan sertifikat tanah adalah bukti hukum atas hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat Natuna.

"Jadi simbol pemberian sertifikat ini menunjukkan bahwa bukti hak hukum atas lahan tanah telah dipegang oleh masyarakat Natuna," tegasnya

Berkunjung ke Kabupaten Natuna, Kepualaun Riau, Jokowi tak hanya bertemu dengan para nelayan dan membagikan sertifikat tanah kepada warga. Tetapi juga meninjau dua Kapal Republik Indonesia (KRI) Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun di Selat Lampa Natuna.

Ia mengatakan, tujuannya ke Natuna juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat dan hak berdaulat negera Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut di zona ekonomi eksklusif.

"Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” kata Presiden usai meninjau dua KRI tersebut dilansir dari setkab.go.id.

Sumber: KOMPAS.com (Ihsanuddin, | Editor: Rachmawati, Bayu Gali, Kristian Erdianto, Pythag Kurniati)