Warga Inisiatif Sediakan Konsumsi Saat Rapat Panitia Angket DPRD Jember

Rapat tersebut menghadirkan berbagai pejabat, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, polisi hingga pakar hukum dari perguruan tinggi.

Saat rapat digelar, tidak ada konsumsi yang diberikan oleh DPRD Jember, karena tak ada anggaran.

Konsumsi bagi para peserta rapat dengar pendapat justru disediakan oleh seorang warga yang berinisiatif.

“Kami tahu DPRD Jember tidak punya anggaran, saya lihat tidak ada air putih atau kopi,” kata Kustiono Musri, warga Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang yang juga mengikuti rapat tersebut.

Kustiono kemudian berinisiatif untuk membelikan kopi dan air mineral bagi peserta rapat.

Adapun, tidak adanya anggaran tersebut karena terjadi keterlambatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun 2020.

Keterlambatan itu disebabkan belum adanya pembahasan antara ekskutif dan legislatif.

Sebelumnya, terdapat surat teguran dan Kementerian Dalam Negeri pada Pemkab Jember.

Teguran itu untuk mengembalikan susunan organisasi dan tata kerja (SOTK) Pemkab Jember pada yang lama.

“Saya prihatin, hak angket itu kegiatan negara yang harus dibiayai negara,” kata Kustiono.

Kustiono merasa terpanggil membantu, agar pelaksanaan hak angket DPRD Jember bisa sampai selesai.

Sementara itu, ketua panitia hak angket Tabroni menjelaskan, DPRD Jember membentuk panitia hak angket terhadap sejumlah kebijakan Bupati Jember Faida yang dinilai melanggar aturan.

Salah satunya adalah sanksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengakibatkan Jember tidak mendapatkan kuota CPNS pada 2019.

Kemudian, Bupati juga dinilai mengabaikan rekomendasi dari Komisi ASN, Mendagri dan Gubernur Jawa Timur.

“Panitia angket mengundang mereka untuk memberikan pengayaan pada panitia angket,” kata Tabroni.

Para undangan rapat diharapkan bisa mendorong kinerja panitia angket selama 50 hari kerja.

Adapun, mengenai biaya konsumsi yang dibiayai warga, menurut mantan Ketua DPC PDIP Jember tersebut, kegiatan ini seharusnya dibiayai oleh APBD.

Namun, sampai sekarang tidak ada anggaran untuk DPRD Jember.

“Warga yang menyediakan kopi dan air mineral merupakan bagian dari partisipasi masyarakat,” kata Tabroni.