Fenomena Jutaan Kerang Hijau di Perairan Karawang, Dampak Tumpahan Minyak?

Kemunculan kerang hijau di wilayah tersebut bukan yang pertama. Namun untuk tahun ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal tersebut dijelaskan Tatang Supriatna (17) warga Desa Kendaljaya yang ditemui Kompas.com di Muara Sungai Buntu pada Sabtu (7/12/2019).

Sayangnya hari itu laut sedang pasang dan sebagian besar kerang hijau tertutup air laut. Yang terlihat hanya kerang hijau yang menempel di batu pemecah ombak di muara sungai.

"Kemarin terlihat banyak karena lagi surut," ujar Tatang di sela mencari kerang hijau.

Tatang bercerita kerap mencari kerang hijau di muara tersebut untuk dimasak. Kadang kerang hijau tersebut dijual dengan harga Rp 10.000.

Koalisi Masyarakat Sipil Karawang (KMSK) mencatat kerang hujau juga muncul di Pantai Sarakan dan di lambung kapal di Pakisjaya.

“Kerang hijau di Muara Sungai Buntu bukan pertama yang kami ketahui, sebelumnya juga ada di Pantai Sarakan," kata Yuda Febrian Silitonga, koordinator KMSK.

Pria yang akrab dipanggil Yuda tersebut mengatakan kerang hijau kerap digunakan utnuk menstabilkan kualitas air karena makan dengan menyaring makanan yang terlarut di perairan.

Ia menyebut bahwa populasi kerang hijau akan rumbuh secara masif apabila ada pencemaran minyak di perairan tersebut.

Hal tersebut diketahui karena kerang hijau dapat mengakumulasi hidrokarbon aromatik yakni salah satu senyawa yang ada di minyak mentah.

Apalagi perairan Karawang pernah tercemar minyak beberapa bulan lalu. Yuda khawatir

Untuk itu, Yuda meminta agar pihak terkait segera memeriksa sampel kerang hijau di wilayah tersebut apakah aman untuk konsumsi atau tidak.

Ia mengatakan telah melaporkan munculnya kerang hijau tersebut ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Pertamina Hulu Energi.

“Kemungkinan dari bahaya mengonsumsi kerang hijau dari perairan yang tercemar tumpahan minyak adalah kanker," katanya.

Hal tersebut disampaikan VP Relations PHE Ifki Sukarya melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/12/2019).

“Tim QHSSE yang bekerja sama dengan IPB telah melakukan pengambilan sampel biota laut, seperti kerang, ikan dan kualitas air laut," kata Ifki.

Ia menyebut jika tumpahan minyak di Perairan Karawang memicu munculnya koloni kerang hijau, maka Tim QHSSE PHE ONWJ akan melaksanakan program pemulihan lingkungan.

Ifki mengatakan saat ini pihaknya telah mengajukan Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Untuk menjalankan program-program yang kami laksanakan, maka sesuai prosedur yang berlaku kami mengajukan persetujuan ke KLHK,” katanya.

Untuk mengetahui hasil sampel, Ifki mengatakan masih butuh waktu dan ia memastikan hasilnya akan dilaporkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan KLHK.

"Kan menurut masyarakat juga fenomena biasa. Kita tidak bisa melarang," kata Kepala DLHK Karawang Wawan Setiawan saat dikonfirmasi, Jumat (20/12/2019).

Menurutnya warga sekitar menganggap munculnya jutaan kerang adalah hal yang biasa saat pergantian musim.

Walaupun dianggap biasa, Wawan mengatakan Pemkab Karawang telah mengambil satu kilogram kerang hijau untuk diuji lab di di PT Anugrah Analisis Sempurna (ASS) karena laboratorium DLHK Karawang kurang lengkap.

"Karena lab kita kurang lengkap, maka kita bawa ke Cikarang. Tetapi di sana juga menolak, karena kurang lengkap labnya, makanya kita cari-cari dan mendapatkan informasi di ASS," kata dia.

Ia mengatakan hasil lab baru keluar pada 14 hari kerja, sehingga pihaknya masih belum menyimpulkan hasilnya.

Kala itu, sekitar 1.373 jaring nelayang terkena tumpahan minyak Pertamina di Laut Jawa.

Bukan hanya itu. Sejumlah titik mangrove dan tambak garam milik 15 kelompok petani garam diduga juga terdampak tumpahan minyak.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah mengumpulkan Bupati Karawang dan Bekasi bersama Pertamina untuk membahas insiden minyak di Laut Jawa.

Salah satu pertemuan itu menghasilkan penetapan tanggap daurat diberlakukan selama 2,5 bulan.

Selain itu, Pertamina juga memberlakukan masa recovery hingga enam bulan dan melakukan perbaikan menyeluruh mulai dari dampak sosial hingga tekhnis termasuk memeriksa kualitas ikan.

"Kedua masa recovery 2-6 bulan berikutnya tergantung kecepatan. Yang harus di-recovery ekonomi warga, sosial dampak psikologis akan kami perhatikan, seperti di Bekasi mungkin tidak banyak warganya tapi pantainya terkena. Karena area yang terdampak tidak hanya garis batas Karawang tapi Bekasi," tutur kata Ridwan Kamil setelah rapat di Gedung Pakuan, Jumat (2/8/2019) petang.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Farida Farhan | Editor: Farid Assifa, Teuku Muhammad Valdy Arief, Abba Gabrillin)