Ridwan Kamil Minta Komisi II DPR Bantu Rencana Pemekaran Jabar

Dalam pertemuan itu, Ridwan meminta DPR untuk membantu realisasi rencana pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat yang sudah tertunda bertahun-tahun.

"Komisi II yang datang ke Bandung secara prinsip menyetujui bahwa DOB ini harus dibuka moratorium dan dibuat kriteria yang ketat," ujar Emil, sapaan Ridwan Kamil, usai pertemuan.

"Jadi jangan dipukul rata serba tidak boleh dan juga jangan dipukul rata serba boleh. Jadi istilahnya kebijakan asimetris, artinya memberikan ruang agar negara bisa mengambil keputusan sesuai urgensinya," sambungnya.

Emil mengatakan, jika mengacu pada jumlah penduduk yang berjumlah sekitar 50 juta jiwa, idealnya Jawa Barat punya 40 daerah sesuai yang diwacanakan pada era Orde Baru.

Sementara saat ini, Jawa Barat hanya memiliki 27 kota dan kabupaten.

Menurut Emil, moratorium pemekaran daerah baru melahirkan ketidakadilan secara fiskal.

Dia mencontohkan, Jawa Timur yang jumlah penduduknya sekitar 37 juta jiwa punya 38 kota dan kabupaten.

"Kita mengalami ketidakadilan ini sudah terlalu lama, akhirnya mengalami ketidakadilan fiskal yang perbedaannya dengan Jatim hampir Rp 15 triliun," kata Emil.

Jika berdasarkan rasio penduduk, Emil akan memprioritaskan pemekaran di daerah Jawa Barat Selatan seperti Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Cianjur. Bogor dan Indramayu.

Emil juga meminta masyarakat pengusul pemekaran datang untuk berdiskusi dengan DPR.

Diskusi dengan anggota parlemen diharapkan akan memberi tekanan politik agar pemekaran disetujui pemerintah.

"Mereka (Komisi II DPR) mengimbau juga agar datang mendiskusikan secara detail karena pada akhirnya siapa yang paling aktif itu yang paling dahulu," paparnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI Saan Mustopa berkomitmen untuk memperjuangkan wacana pemekaran di Jawa Barat.

Saan menyayangkan karena hingga saat ini belum ada dari elemen masyarakat pengusul untuk duduk bersama Komisi II membahas masalah itu.

"Komisi II itu hampir setiap hari menerima mereka yang menyampaikan aspirasi terhadap DOB, tapi kebanyakan dari timur. Di Jawa Barat sendiri kan belum ada yang datang terkait dengan DOB," kata Saan yang merupakan politikus Partai NasDem daerah pemilihan Jawa Barat.

Saan juga berencana untuk segera membahas moratorium DOB bersama Kementerian Dalam Negeri.

Namun, moratorium DOB itu hanya bersifat terbatas bagi daerah yang punya urgensi untuk memekarkan diri.

"Dari pemerintah juga ada keinginan untuk memekarkan Papua, ada Papua Tengah dan Papua Selatan. Kita juga ada beberapa agenda untuk masukan Jabar. Kita dari Komisi II nanti akan berusaha mendorong semaksimal mungkin DOB bisa terealisasi," jelasnya.