Komentar Wagub Uu soal Jatah Bantuan Keuangan Kabupaten Tasik yang Dipersoalkan

Uu yang juga mantan bupati Tasikmalaya itu mengatakan, angka tersebut belum final dan masih dikaji oleh Kementerian Dalam Negeri.

"Ini adalah sebuah keputusan yang sudah diketok oleh DPRD dan pemerintah karena ini belum final karena masih di Kemendagri. Belum final masih dievaluasi di Kemendagri," ujar Uu saat ditemui di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Rabu (11/12/2019).

Ada pun masalah besaran bantuan keuangan, Uu mengatakan angka tersebut merupakan aspirasi pemerintah daerah yang sudah dikaji oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Artinya, kata Uu, besaran bantuan keuangan tidak muncul secara tiba-tiba.

Uu membantah isu bahwa bantuan keuangan yang besar ke Kabupaten Tasikmalaya karena ada peran dirinya yang merupakan mantan bupati Tasikmalaya.

Menurutnya, penghitungan jatah bankeu dilakukan secara rasional.

"Ini sudah mendapat pembahasan, tidak tiba-tiba, tidak ujug-ujug seperti itu," tuturnya.

Uu pun tak menampik bahwa ia turut berperan dalam menentukan besaran anggaran. Namun, kata dia, ada peran lain seperti gubernur dan DPRD Jabar yang ikut menyetujui besaran bantuan keuangan untuk daerah.

"Masalah peran tupoksi saya sebagai wakil hanya dalam koordinasi ASN, masalah kemiskinan, pengawasan, tupoksi saya hanya di situ," katanya.

Menurutnya, penentuan besaran bankeu bukan tidak dilakukan sendiri, melainkan bersama-sama.

Sebab, anggaran ke daerah itu, lanjut Uu, tidak serta merta ditentukan sendiri. Tapi ada indikator dan tupoksi lain yang memberikan keputusan seperti itu.

Menurut Uu, ideal dan tidaknya bantuan keuangan tidak ditentukan oleh nominal, melainkan kebutuhan daerah.

Menurut Uu, besaran bantuan keuangan yang diterima Kabupaten Tasikmalaya cukup rasional lantaran saat ini Tasikmalaya membutuhkan sejumlah fasilitas pelayanan dasar seperti rumah sakit, alun-alun, pasar, perkantoran dan lainnya.

Baginya, besaran bantuan keuangan untuk Kabupten Tasikmalaya sudah ideal. Bantuan itu tidak bisa dilihat dari jumlah, melainkan peruntukannya.

Dulu, kata Uu, saat pemisahan Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasik, pemerintah pusat berjanji akan membantu pembangunan sarana dasar. Namun janji itu tidak dipenuhi.

Artinya, kata dia, Kabupaten Tasikmalaya membutuhkan anggaran untuk pembangunan sarana dasar.

"Tetapi bukan hanya Tasik, kabupaten lain pun dapat bantuan sesuai porsinya masing-masing. Bukan artinya saya orang Tasik bankeu jadi besar, nggak ada pola pikir seperti itu," katanya.