Upaya Jabar Turunkan Angka Ketimpangan Sosial

KOMPAS.com – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat.

Hal tersebut dilakukan untuk menurunkan angka ketimpangan sosial atau rasio gini, salah satunya ketimpangan antara perdesaan dan perkotaan.

Menurut Uu, dengan perluasan jangkauan akses keuangan daerah, masyarakat berpendapatan rendah dapat mengakses lembaga keuangan dengan lebih mudah, sehingga ketimpangan diharapkan menurun.

“Kami tidak bisa menutup mata ada kesenjangan antara orang dengan kesejahteraan stabil, dengan orang yang kurang sejahtera. Rasio gini masih ada selisih,” kata Uu, seperti dalam keterangan tertulisnya, usai menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2019.

Pada TPAKD Award 2019, Jabar mendapat penghargaan sebagai Pendorong Akses Keuangan Melalui Sektor Unggulan Daerah Tingkat Provinsi.

Disaksikan Presiden RI Joko Widodo, penghargaan tersebut diserahkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI Wimboh Santoso kepada Uu, pada saat Rapat Koordinasi Nasional TPAKD dan Silatuhami Nasional Bank Wakaf Mikro (BWM) 2019, di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Uu pun mengapresiasi masyarakat Jabar yang telah terlibat dan bekerja sama dalam meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai program dan inovasi.

“Ini artinya program kami disambut baik oleh masyarakat,” kata Uu.

Uu pun berharap, berbagai program Pemerintah Provinsi (Pempov) Jabar yang bekerja sama dengan OJK dan TPAKD, dapat membuat masyarakat Jabar khususnya yang ada di desa lebih mudah mengakses keuangan.

“Mudah-mudahan dengan Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa), akses keuangan di daerah meningkat,” kata Uu.

Ke depannya, Pemda Jabar akan terus berupaya mengatasi kesulitan masyarakat desa dalam memanfaatkan produk dan jasa layanan lembaga keuangan formal, baik dari sisi ketersediaan infrastruktur maupun pemahaman masyarakat desa terhadap produk dan layanan jasa keuangan.

Upaya yang dilakukan antara lain mengidentifikasi permasalahan dan potensi daerah, menyusun data ketersediaan infrastruktur, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah desa, serta membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah melalui pemberian data komunikasi kepada setiap ketua RW.

Selain itu, terdapat program Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Kredit Mesra) untuk meningkatkan akses keuangan lain yang langsung menyentuh masyarakat dengan basis keumatan.

Program tersebut berupa pinjaman tanpa bunga, dan agunannya bisa didapat di tempat ibadah.

“Ada juga program Patriot Desa. Milenial di desa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ekonomi dan yang lainnya,” kata Uu.

Adapun program unggulan Jabar adalah One Pesantren One Product (OPOP), dan One Village One Product (OVOP).

“Mudah-mudahan dengan cara ini ada  unsur keadilan ekonomi di Jabar,” kata Uu.