Bupati Pegunungan Bintang Akui Ingin Gabung Provinsi Papua Selatan, Ini Alasannya

Keinginan Bupati Pegunungan Bintang Costan Oktemka agar daerahnya bergabung dengan provinsi Papua Selatan sebagai provinsi baru pun mendapat tanggapan beragam.

Namun Costan memastikan keinginan tersebut belum berubah karena meski kabupatennya berada di kawasan pegunungan, namun akses transportasinya lebih dekat ke wilayah Selatan Papua.

"Ada pihak-pihak yang menolak Pegunungan Bintang masuk Provinsi Papua Selatan. Kami juga butuh percepatan pembangunan seperti daerah lain," kata dia melalui sambungan telepon, Selasa (3/12/2019).

Ia memaklumi bila ada pihak lain yang menganggap keinginannya masuk ke Papua Selatan adalah hal yang keliru dari aspek budaya.

Pegunungan Bintang dianggap masuk ke dalam wilayah adat Lapago yang dalam usulan pemekaran masuk ke dalam Provinsi Pegunungan Tengah.

"Kami memang kebetulan berada di pegunungan ada kesamaan, tetapi kami juga punya kesamaan dengan saudara kami di bagian selatan," kata dia.

"Saya pikir ini bukan masalah kesamaan tetapi ini tentang percepatan pembangunan, aksesibilitas."

Penolakan tokoh Papua Selatan

Costan juga mengakui ada penolakan dari beberapa tokoh yang ada di Papua Selatan, namun ia mengingatkan bila untuk mengusulkan pemekaran sebuah provinsi, minimal dibutuhkan lima kabupaten/kota.

Di luar Pegunungan Bintang, wilayah yang masuk rencana pemekaran Papua Selatan adalah Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.

"Kehadiran Pegunungan Bintang sangat penting bagi pembentukan Provinsi Papua Selatan karena sesuai aturan kalau hanya 4 kabupaten tidak cukup sehingga Pegunungan Bintang merupakan solusinya," tutur Costan.

Dari sisi aksesbilitas itulah yang membuat ia ingin bergabung ke Papua Sleatan karena faktor tersebut yang bisa membawa percepatan pembangunan bagi Pegunungan Bintang.

"Kami butuh provinsi ini untuk mempercepat pembangunan di daerah kami karena aksesnya lebih mudah  di banding ke wilayah Papua di bagian lain," kata dia.

Costan juga mengaku telah berkomunikasi dan bersepakat dengan 4 bupati lain di wilayah selatan.

Dalam kesepakatan tersebut, mereka membentuk tim yang akan mengkaji dan mengusulkan pemekaran Provinsi Papua Selatan.

Pemekaran provinsi Papua

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali mengeluarkan pernyataan terkait isu pemekaran provinsi di Papua.

Iya menegaskan bila sejauh ini pemerintah baru dalam tahap menampung aspirasi masyarakat.

"Pemekaran belum  ada rencana, kita baru menerima aspirasi dari Pengunungan Tengah, dari Papua Tengah sudah masuk," ujarnya di Jayapura, Minggu (1/12/2019).

Khusus Papua Selatan yang sempat disebut Tito paling siap dimekarkan, justru hingga kini pengajuan secara tertulis belum diterimanya.

"Papua Selatan baru lisan tapi belum tertulis, kita ingin melihat kajian tertulis," cetus dia.