Temui Menteri Pengganti Susi Pudjiastuti, Ini yang Diminta Gubernur Maluku

Murad diundang oleh Menteri yang menggantikan Susi Pudjiastuti itu untuk membahas kebutuhan Maluku di bidang kelautan dan perikanan.

Pertemuan yang berlangsung santai itu diadakan di ruang rapat menteri. Keduanya berdiskusi sambil makan siang, Kamis (14/11/2019).

Berdasarkan keterangan tertulis dari Humas Pemprov Maluku, dalam kesempatan itu Murad meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan perhatian khusus kepada Maluku.

Sebab, menurut Murad, potensi perikanan terbesar nasional berada di Maluku.

“Saya harap Maluku bisa mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari KKP. APBD kami sangat kecil untuk bisa mengelola potensi perikanan kami yang besar,” kata Murad.

Dalam pertemuan itu, Murad didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far-far.

Sementara, Menteri Edhy didampingi sejumlah pejabat di KKP yakni Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Dirjen Penguatan Daya Saing Agus Suherman, serta pejabat dari Ditjen Budidaya dan Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Murad berharap agar program-program KKP dapat didorong masuk ke Maluku, untuk mendukung akselerasi pembangunan daerah tersebut.

Murad menyatakan, Maluku merupakan kawasan yang memiliki potensi laut yang sangat besar.

Potensi itu tersebar luas di tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan kawasan konservasi Maluku, serta sebagian besar pulau-pulau di luar Maluku.

Potensi dan kekayaan sumber daya alam ini menjadi pekerjaan rumah untuk dimaksimalkan pengelolaannya, untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

Potensi besar perikanan itu tersebar di tiga WPP yang totalnya mencapai 3,055,504 ton per tahun.

Menurut Murad, saat ini ada sejumlah persoalan yang harus diatasi di sektor kelautan perikanan, khususnya di wilayah Maluku.

Persoalan tersebut adalah regulasi. Kemudian, masih kurangnya sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir, serta implementasi teknologi di bidang kelautan perikanan.

Sementara itu, Menteri Edhy Prabowo bertekad akan menjadikan Maluku sebagai kawasan perikanan terintegrasi.

“Maluku itu punya laut yang luas. Bisa kita kembangkan perikanan tangkap, budidaya hingga pengolahan. Ke depan, saya ingin menjadikan Maluku sebagai kawasan perikanan terintegrasi,” kata Edhy.

Salah satu persoalan yang menjadi penghalang selama ini, menurut Edhy, adalah tersumbatnya komunikasi antara KKP dengan Pemerintah Provinsi Maluku.

Padahal, sektor yang menjadi unggulan daerah ini adalah kelautan perikanan.

“Untuk Maluku, saya akan buka komunikasi dua arah. Setelah ini, dinas teknis langsung saja sampaikan apa yang menjadi kebutuhannya," kata Edhy.