Dilewati Ribuan Truk Bertahun-tahun, Jalur Tambang Parung Panjang Jadi Ancaman Serius bagi Warga

Selama bertahun-tahun, jalur tambang tersebut menjadi ancaman serius bagi warga sekitar.

Tak terkecuali bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Parungpanjang, Kabupaten Bogor. Mereka selalu merasakan ancaman kesehatan dan rawan kecelakaan.

Kini, truk-truk tronton itu menjadi sasaran aksi unjuk rasa karena dianggap tidak mampu mengatur lalu lintas saat membawa tambang.

Terlebih, belum lama ini ada dua siswa atas nama Luthfi Nurhalipah dan Bahtiar mengalami kecelakaan saat hendak pulang sekolah. Keduanya adalah siswa SMAN 1 Parungpanjang.

Namun berbeda nasib, Luthfi harus menelan pil pahit karena mengalami luka yang cukup parah di bagian pergelangan kaki sebelah kanan.

Kaki kanan Luthfi terpaksa diamputasi usai sepeda motor yang dikendarainya jatuh kemudian terlindas truk tronton.

Merasa kecewa, sebanyak 900 siswa dan dewan guru pun menggelar aksi unjuk rasa kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Mereka meminta Pemkab untuk mengatur dan menindak truk tronton yang kerap melanggar hingga menewaskan sahabat mereka.

Aksi unjuk rasa di depan kantor Kecamatan Parungpanjang, Jalan Raya Moh Toha, Desa Parungpanjang, Bogor, telah digelar pada Rabu (6/11/2019).

"Ada 840 orang siswa dan 60 jumlah guru jadi yang kita aspirakan pertama adalah wujud protes dan empati para siswa kami untuk temannya (Luthfi)," kata humas SMAN 1 Parungpanjang, Bogor, Dwi Bowo (39) kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2019).

"Kami berangkat dari sekolah ada PGRI menuju kecamatan dikawal kapolsek, koramil tujuannya supaya mendengarkan dan minimal mengakomodasi keinginan kami," sambung dia.

Bowo yang juga selaku korlap aksi unjuk rasa itu menyebut bahwa tak sedikit murid dan guru yang ikut aksi menitikkan air mata.

Mereka merasa berduka atas kecelakaan yang menimpa Luthfi yang saat ini dirawat di RSUD Tangerang.

Menurutnya, kecelakaan di jalur tambang itu bukan pertama kali terjadi, bahkan jauh sebelumnya juga telah banyak memberikan dampak buruk bagi kesehatan.

"Ini kan jalur yang biasa kita lalui tapi justru truk tambang yang banyak melintas, mau enggak mau harus waspada tiap hari dan ini sudah carut marutlah, jadi butuh kepedulian pemkab dan syukur-syukur pusat juga dengar," ungkapnya.

Belum ada perhatian

Bowo melanjutkan, masalah keselamatan di jalur tambang belum mendapat perhatian serius selama bertahun-tahun.

Hal itu terbukti dari jumlah armada truk yang kian bertambah hingga merusak jalan.

Keluhan pun terus menerus berdatangan karena aktivitas mereka terganggu oleh debu-debu di sepanjang jalan.

"Makin ke sini jumlah armada tambah banyak karena terlihat dari pelat luar daerah itu sampai sini tahu-tahu ada plat BE, DA, jadi pengusaha truk itu pada ke sini, apa di sini sangat gampang izin operasionalnya? Bahkan saya dapat data bahwa sekitar 2.000 truk keluar masuk Parung Panjang, jadi sangat luar biasa, makanya dampaknya sangat terasa beberapa tahun ini," terangnya.

Bowo mengaku, aktivitas siswanya kerap disuguhkan kebisingan dan polusi kendaraan akibat jam operasional yang tidak teratur dan jalan berlubang terus bertambah.

"Jalan diperbaiki nanti kira-kira baru setahun bisa berubah (rusak) lagi, itu karena jumlah truk dan muatan yang berlebihan yang membuat jalan semakin cepet rusak," tuturnya.

Secara terpisah, Ketua PGRI Kecamatan Parungpanjang Edi Mulyadi mengatakan, pembagian jam operasional kendaraan yang dilakukan pemkab semestinya bisa dijalankan.

Namun kebijakan itu tak pernah memberi jaminan kepada warga dan anak-anak didik. Ia berharap dengan adanya jadwal yang lebih teratur akan membuat warga dan siswa merasa aman.

Sejauh ini, para pelajar ingin tuntutan tersebut bisa didengar pemerintah kabupaten, provinsi, pusat dan dinas atau instansi terkait, sehingga dapat ditindaklanjuti.

"Para pelajar dan semua dewan guru dari jenjang SD, SLTP dan SMA se-Kecamatan Parungpanjang, akan turun kembali jika tuntutan itu dibiarkan. Pemkab bisa memberikan jaminan keamanan dan keselamatan yang lebih konkret kepada para anak-anak didik kami," tandasnya.

Tuntutan sekolah

Perlu diketahui, tuntutan SMAN 1 Parungpanjang kepada Pemerintah Kabupaten Bogor antara lain sebagai berikut :

1. Penegakan aturan terhadap kesepakatan aturan jam tayang operasional dump truck.

2. Pemberian jaminan terhadap keselamatan jiwa anak-anak sekolah  dari segala bentuk kerawanan dan kecelakaan.

3. Penertiban oleh pihak yang berwenang terhadap sopir di bawah umur dan tanpa SIM.

4. Melakukan tes urine secara berkala kepada seluruh sopir untuk mengantisipasi penggunaan obat terlarang yang memperbesar resiko kecelakaan.

5. Menindak truk yang membawa muatan melebihi kapasitas sehingga membahayakan pengguna jalan lain.

6. Memohon kepada Pemkab Bogor untuk menurunkan personil Satpol PP atau Tramtibum demi penegakan aturan yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov Jawa barat berkaitan dengan keamanan dan keselamatan anak-anak sekolah pada khususnya dan pengguna jalan secara umum.