Dedi Mulyadi: Struktur Eselon Dipangkas, Proses Audit Pun Perlu Disederhanakan

Ia menyebutkan, ada tiga dampak tingkat eselon yang selama ini terjadi dalam birokrasi.

Pertama adalah peningkatan anggaran tunjangan. Lalu peningkatan fasilitas seperti mobil, sopir, bahan bakar, pakaian dan lainnya.

Kemudian dampak lainnya adalah jabatan eselon membuat orang dalam posisi nyaman.

"Kalau sudah dapat jabatan eselon membuat orang nyaman. Kerja keras dan tidak kerja keras ya sama, sehingga mereka malas bekerja dan itu menyebabkan kemandekan birokrasi," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Senin (21/10/2019).

Dedi mengatakan, karena berada di level nyaman, maka pejabat pun akan melakukan kegiatan-kegiatan nyaman yang tidak memiliki risiko, seperti perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar, diskusi, pelatihan.

Kegiatan itu, kata dia, sangat mudah untuk direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan. Lalu pertanggungjawabannya pun tidak berisiko dilaporkan dengan tuduhan korupsi.

Hal itu berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang menyentuh pelayanan publik seperti membangun infrastruktur fisik, layanan administrasi penduduk, perizinan dan lainnya.

Menurut Dedi, kegiatan itu susah direncanakan dan sulit dilaksanakan serta berisiko dalam pertanggunjawabannya.

Dedi mengatakan, jika Presiden Jokowi ingin mengubah pola dari eselon ke non eselon, maka diperlukan upaya penyederhanaan audit.

Audit difokuskan pada pekerjaan yang bermanfaat, bukan pekerjaan yang diselesaikan. Sebab, selama ini, audit dilakukan pada proses hingga akhir pekerjaan.

"Sehingga audit untuk penilaian kinerja pemerintah harus digeser, dari audit yang bersifat proses menjadi audit bersifar benefit, sehingga WTP (wajar tanpa pengecualian) pada penyelenggaraan pemerintah berdasarkan pada kepuasan publik, bukan pada ketertiban administrasi saja," kata ketua DPP Partai Golkar Jawa Barat ini.

"Pak Presiden kan sampaikan, yang penting hasil. Proses audit di kita itu sebenarnya sangat menekankan pada proses. Audit di kita ini sangat teliti pada aspek yang bersifat proses, sehingga birkorasi menghabiskan waktu untuk sebuah proses," lanjut dia.

Menurutnya, penyederhanaan audit itu akan berdampak pada berbagai proses tender kegiatan pemerintah. Kalau arah pada hasil, maka alur sebuah kegiatan pekerjaan bisa disederhanakan.

"Penyelenggaraan kegiatannya tidak dibayar dulu, tetapi dikerjakan dulu, lalu diaudit, baru dibayar," katanya.

Tiru perusahaan swasta

Menurut Dedi, kalau ingin melakukan percepatan pembangunan, maka komponen di birokarasi harus meniru perusahan swasta. Di perusahaan ada supervisor, pelaksana teknis, manajer dan lain sebagainya.

Mereka akan bekerja berdasarkan produk, dan mereka dibayar dari jenis kegiatan yang targetnya mencapai kepuasan publik.

"Misalnya, layanan E-KTP. Sehari bisa selesaikan 1.000 KTP, maka indeks penilaiannya, per KTP per satuannya sekian rupiah, sehingga birokrasi dibayar berdasarkan produk," katanya.

Implikasi lain dari pergeseran dari eselon ke non eselon adalah perampingan kelembagaan pemerintah.

Selama ini, lembaga pemerintah dibuat karena untuk memenuhi pejabat eselon. Ketika eselonisasi dihapus, maka secara otomatis, lembaga pemerintah atau organisasi perangkat daerah (OPD) juga harus dirampingkan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo akan memangkas struktur eselonisasi di birokrasi. Ia menilai keberadaan eselon I-IV yang ada di kementerian dan lembaga terlalu banyak.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi dalam pidatonya usai dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

Jokowi mengatakan, penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.