Pascagempa 5,2 Magnitudo, Sekolah di Ambon Diliburkan

AMBON, KOMPAS.com - Pascagempa susulan 5,2 magnitudo yang mengguncang Kota Ambon, dan sekitarnya pada Kamis (10/10/2019) kemarin, semua sekolah di Kota Ambon, Provinsi Maluku, diliburkan.

Kebijakan meliburkan semua sekolah di Ambon ini sendiri dilakukan berdasarkan instruksi dari Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy.

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lapangan tampak sekolah-sekolah yang ada di Ambon baik SD, SMP maupun SMA tutup dan tidak ada aktivitas belajar mengajar apapun.

Di SMP Negeri 2 Ambon misalnya, pintu masuk ke sekolah tersebut digembok, begitu pun beberapa sekolah lainnya.

“Kosong, kosong tidak ada siswa yang datang, katanya sudah libur,” kata Saleh, salah satu warga Pergi Lima, yang ditemui Kompas.com, tak jauh dari SMP Negeri 2 Ambon, Jumat (11/10/2019).

Kondisi yang sama juga terlihat di SD Negeri 5, 6, 12 dan SD Negeri 13, yang tampak kosong dan tak ada aktivitas apapun.

Selain sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta yang ada di Kota Ambon juga ikut meliburkan siswanya, termasuk sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementrian Agama.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Salatalohy mengatakan, aktivitas sekolah diliburkan hingga menunggu keadaan benar-benar pulih.

“Sesuai intruksi Pak Wali Kota dari hari ini sampai tanggal 20 oktober mendatang,” kata Fahmi, kepada wartawan.

Sehari sebelumnya, Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler juga mengatakan, Pemerintah Kota Ambon terpaksa meliburkan sekolah karena banyak orangtua yang merasa khawatir dengan kondisi anak-anak mereka.

Saat ini, kata dia, Pemerintah Kota Ambon masih mendata sekolah-sekolah yang terkena dampak akibat gempa bermagnitudo 5,2 yang terjadi Kamis kemarin.

Diberitakan sebelumnya, gempa susulan berkekuatan 5,2 magnitudo mengguncang Kota Ambon dan sekitarnya pada Kamis (10/10/2019).

Gempa tersebut menyebabkan 1 siswa SMP meninggal dunia dan sejumlah warga lainnya terluka.

Gempa tersebut juga merusak sejumlah bangunan kantor pemerintahan, rumah warga dan juga fasilitas publik lainnya.