Mendikbud Minta Anak-anak Korban Gempa Maluku Belajar Meski Ditenda Darurat

Proses belajar harus dilakukan meski hal itu dilakukan di tenda darurat.

Menurut Muhadjir anak-anak korban gempa di Maluku tidak boleh dibiarkan terlalu lama meninggalkan pendidikan.

“Saya minta sekolah kembali berjalan, sudah harus masuk, entah di mana tempatnya,” kata Muhadjir saat meninjau SMA Negeri 4 Salahutu yang mengalami kerusakan karena gempa, Senin (30/9/2019).

Muhadjir mengatakan, bagi sekolah yang rusak parah, Kemendikbud akan menyediakan tenda untuk proses belajar.

Baginya dalam situasi apapun, anak-anak harus mendapatkan pendidikan.

“Kalau butuh tenda kita akan siapkan,” ujar dia.

Untuk sekolah yang rusak, pemerintah akan memperbaikinya. Muhadjir meminta para guru untuk mengajak para siswanya kembali bersekolah seperti biasa.

“Bila perlu datangi rumah-rumah kalau kelamaan tidak masuk sekolah, keenakan dia. Jadi kalau cepat masuk mereka bisa kembali belajar,” ujar Muhadjir.

Muhadjir mengunjungi Desa Liang dan Desa Tulehu Kecamatan Salahutu untuk meninjau langsung sejumlah sekolah yang rusak karena gempa di wilayah tersebut.

Dalam kunjungannya itu, ia juga memberikan sejumlah bantuan untuk siswa dan para guru korban gempa.

Ada 46 sekolah yang rusak karena gempa di Maluku. Untuk perbaikan sekolah-sekolah yang mengalami keruskaan parah akan  dilaporkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sedangkan untuk sekolah yang rusak ringan akan ditangani Kemendikbud.

“Kita kerjasama dengan pemerintah daerah setemat,” ujar Muhadjir.

Sebelumnya diberitakan, gempa magnitudo 6,8 mengguncang Pulau Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada Kamis (26/9/2019) sekira pukul 08.46 WIT.

Lokasi gempa berada pada titik koordinat 3.38 Lintang Selatan,128.43 bujur timur atau berjarak 40 km timur Laut Ambon-Maluku dan 9 km Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat dengan kedalaman 10 Km.

Gempa menyebabkan 34 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

Selain korban jiwa, gempa juga menyebabkan rumah, sekolah, rumah ibadah, perkantoran dan fasilitas publik rusak.