100 Mahasiswa Papua Balik ke Tanah Asal, GMKI Minta Jaminan Keamanan

SALATIGA, KOMPAS.com - Insiden kemanusiaan di Wamena dan Jayapura menimbulkan keprihatinan bagi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Salatiga.

Bahkan, akibat rentetan kejadian tersebut, sekitar 100 mahasiswa asal Papua yang ada di Salatiga kembali ke Bumi Cendrawasih.

Ketua GMKI Salatiga Roberto Duma Buladja mengungkapkan, pendekatan militeristik bukanlah solusi buat persoalan di Papua.

"Bahkan, kejadian-kejadian yang ada menjadikan mahasiswa Papua di Salatiga tidak nyaman. Mereka akhirnya tanpa pamit langsung pulang ke Papua," ujarnya di Student Center Bina Darma, Salatiga, Kamis (26/9/2019).

Roberto mengungkapkan, isu-isu besar yang ada saat ini, terutama terkait kinerja DPR dalam pembahasan undang-undang, jangan sampai melupakan persoalan di Papua.

"Di Papua saat ini masih marak tindakan represif aparat hingga adanya korban jiwa. Ini tidak boleh terus dibiarkan," kata mahasiswa UKSW ini.

Dia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto, Menkopolhukam Wiranto, serta Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Mereka dinilai lalai dalam menjalankan tugas dalam rangka pencegahan ancaman terhadap ketertiban serta keamanan nasional. 

Selain itu, dia menyoroti pemutusan jaringan internet di Papuan yang dilakukan Menkominfo Rudiantara.

Menurutnya, tindakan itu sangat otoriter. Karena di negara demokrasi, tidak boleh ada upaya penutupan informasi publik dan setiap orang berhak berkomunikasi dan mendapatkan informasi.

Dengan berbagai kejadian tersebut, lanjutnya, tercipta ketidaknyamanan bagi mahasiswa yang ada di Salatiga.

"Sebagai mahasiswa, yang diinginkan adalah nyaman dalam belajar. Kami tidak ingin saudara kami dari Papua terusik. Saat ini, dalam beberapa kegiatan mahasiswa Papua di Salatiga menarik diri. Kami mendesak agar mahasiswa Papua diberi jaminan keamanan dan kenyamanan," katanya.