Soal UU KPK, Ridwan Kamil Harap Pemerintah Pusat Dengarkan Aspirasi Masyarakat

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap pemerintah pusat bisa mengakomodir aspirasi masyarakat soal Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu dikatakan Emil, panggilan akrabnya, menyikapi munculnya gejolak penolakan terhadap UU KPK dari berbagai elemen masyarakat di sejumlah daerah termasuk Jawa Barat.

"Kita sangat memahami aspirasi dan dinamika yang hadir dan beredar. Karena banyak hal-hal yang perlu dialog sebelumnya, mungkin ruang dialog itu tak maksimal sudah keburu ada keputusan. Jadi menurut saya perbanyak kembalikan ke dialog khususnya dari pemerintah pusat yang mengambil keputusan," ucap Emil, Selasa (24/9/2019).

Emil tak menegaskan bagaimana sikap pribadinya terkait UU KPK. Namun, ia berpendapat seharusnya tiap keputusan diambil dengan cara arif dan bijaksana dengan cara mendengarkan aspirasi publik.

"Saya kira, saya belum membahas terlalu mendalam. Tapi poin saya yang penting pengambil keputusan melihat dengan arif dan bijaksana, kalau publik melakukan demo artinya ada aspirasi yang mungkin tidak sampai, mohon mendingan telat tapi terakomodir," paparnya.

Emil pun mengimbau kepada para demonstran khususnya dari kalangan mahasiswa untuk tetap menjaga kondusivitas.

"Unjuk rasa itu diperbolehkan secara aturan tapi catatannya dua, kalau waktunya sudah berakhir, mohon tertib membubarkan diri itu jam 18.00 WIB. Sampaikan dengan cara yang baik karena kita manusia komunikasi, tinggal disampaikan saja kan begitu. Nanti dicari cara-cara yang baik," tuturnya.

Ia pun turut prihatin atas adanya korban luka dalam aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di Gedung DPRD Jawa Barat pada Senin (23/9/2019) malam.

"Saya turut prihatin atas adanya korban-korban karena dinamika. Mudah-mudahan bisa pulih lagi, simpati dari saya dan mari kita sama-sama instropeksi tidak ada hal-hal yang tidak bisa didiskusikan," jelasnya.