Tokoh Papua Dituding Sebagai Dalang Kerusuhan, Siapakah Benny Wenda?

Tudingan tesebut diucapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Senin (2/9/2019).

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko.

Siapakah Benny Wenda?

Dilansir dari Kompas.com, Benny Wenda lahir di Papua dan kini tinggal di Oxford, Inggris.

Pria kelahiran 17 Agustus 1974 tersebut menentang Papua Barat bergabung dengan Indonesia dan berusaha mewujudkan Papua Merdeka.

Pada Majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.

Namun terkait aksi demonstrasi yang disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat, Benny Wenda menyatakan bahwa hal itu sebagai spontanitas masyarakat di sana.

Saat ini Benny Wenda menempati posisi sekretaris jenderal (sekjen) Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka (DMMK)

Pada tahun 2002, dilansir dari BBC, Benny Wenda mendapatkan suaka.

Benny juga dituding telah menghasut masyarakat Papua.

Penangkapan Benny Wenda tidak diterima oleh masyarakat Jayawijaya. Mereka menggalr demo di Kantor DPRD Papua meminta agar Benny Wenda dibebaskan.

Dilansir dari Harian Kompas, saat Benny Wenda ditangkap, polisi menyita tiga buah pipa ukuran 10 cm untuk membuat bom rakitan, satu busur dan 11 anak panah bermata kayu, delapan buah panah bermata besi, sejumlah peralatan kantor seperti stempel, bantal stempel, buku dan buletin.

Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah dokumen mengenai perjuangan OPM dan Surat Keputusan Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka serta dokumen lainnya.

Benny Wenda memiliki dokomen-dokumen tersebut sebagai bagian dari jaringan kerja sama dengan kelompok OPM

Pada 29 Oktober 2002, Benny Wenda dan Lasaeus Welila melarikan diri dari ruang tahanan dengan mencongkel jendela kamar mandi.

Diduga mereka kabur ke Papua Nugini. Tak lama kemudian, Benny Wenda diketahui meminta suaka pada pemerintah Inggris.

Benny pernah menolak beberapa tawaran dari Pemerintah Indonesia, termasuk tawaran otonomi khusus untuk Papua.

Saudara kandung pimpinan OPM Pegunungan Tengah

Benny Wenda adalah adik kandung Matias Wenda, pimpinan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pegunungan Tengah.

Dilansir dari Harian Kompas, Benny dan Matias diduga bekerja sama saat penyerangan Polsek Abepura pada 6 Desember 2001 di wilayah perbatasan Jayapura dan Papua Nugini.

Sekitar 500 warga Jayawijaya dikerahkan oleh keduanya ke perbatasan Jayapura dan Papua Nugini, dengan alasan keamanan Jayapura tidak terjamin.

Mereka juga melakukan pembantaian terhadap enam warga pendatang pekerja kayu di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini pada Desember 2001.

Penghargaan tersebut diberikan karena Benny Wenda disebut sebagai pelaku kampanye damai untuk demokrasi.

Pemerintah Indonesia mengecam penghargaan tersebut dan menilai Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.

"Indonesia mengecam keras pemberian award oleh Dewan Kota Oxford kepada seseorang bernama Benny Wenda, pegiat separatisme Papua yang memiliki rekam jejak kriminal di Papua," tulis Kemenlu dalam keterangan tertulisnya.

Penghargaan yang didapatkan Benny Wenda dianggap bertolak belakang dengan yang dilakukannya selama ini, yakni memisahkan Papua Barat dari NKRI.

"Indonesia menghargai sikap tegas Pemerintah Inggris yang konsisten dalam mendukung penuh kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan karenanya sikap Dewan Kota Oxford tidak punya makna apa pun," respons Kemenlu.

Bertemu Komisi Tinggi HAM PBB

pada Jumat 25 Januari 2019, Benny Wenda bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa difasilitasi oleh Pemerintah Vanuatu.

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) PBB.

Kehadiran Benny ternyata mengejutkan KTHAM, karena Benny tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Selain itu kedatangan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

Terkait pertemuan tersebut, Pemerintah Indonesia melayangkan protes keras.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menilai Vanuatu tidak memiliki iktikad baik terkait penghormatan atas kedaulatan wilayah negara Indonesia dengan memfasilitasi Benny Wenda.

Ia juga mengklaim telah membentuk United Liberation for West Papua (ULMWP) atau Serikat Pembebasan Papua Barat.

Selain itu dia mengatakan bahwa aksi faksi milter OPM adalah perintah faksi politik yang ia ketuai.

Terkait klaim Benny Wenda, Kodam XVII/Cenderawasih menilai hal tersebut hanya propaganda Benny untuk mencari perhatian dunia internasional.

"Untuk klaim Benny Wenda bahwa dia telah menggabungkan tiga faksi sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), saya kira itu hanya sifatnya propaganda untuk kepentingan popularitas pribadi Benny Wenda," ujar Wakapendam XVII/Cenderawasih, Letkol Inf Dax Sianturi, di Jayapura, Jumat (5/7/2019).

Dax juga mengatakan Benny mengeluarkan pernyataan tersebut untuk mencari pendanaan di luar negeri.

"Kecenderungannya adalah Benny Wenda memanfaatkan sayap militer untuk kepentingan pribadi, untuk menghimpun dana dari luar negeri untuk kepentingan pribadi. Sementara, faksi militer yang berada di hutan belantara tidak terkoneksi langsung dengan Benny Wenda," tutur dia.

Klain Benny Wenda juga dibantah oleh Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Dilansir dari BBC Indonesia, Juru bicara TPNBP/OPM, Sebby Sambom, mengatakan pernyataan Benny Wenda hanya propaganda dan membantah telah bersekutu dengan ULMWP.

"Itu adalah propaganda murahan oleh Benny Wenda dan Jacob Rumbiak yang mau mencari legitimasi dari TPNPB dan OPM, karena kami tidak mengakui ULMWP," kata Sebby kepada BBC.

Sebby menduga klaim sepihak ULMWP di bawah Benny Wenda, hanya untuk mendapatkan legitimasi untuk berdiplomasi di tingkat internasional.

SUMBER: KOMPAS.com (Ambaranie Nadia Kemala Movanita), BBC, Harian Kompas