Dedi Mulyadi Usulkan Jawa Barat Digabung dengan Jakarta

Sebab, kata Dedi, pada zaman dulu, Jakarta itu masuk ke wilayah kerajaan Pajajaran. Jakarta itu menjadi bagian penting pusat ekonomi kerjaan Pajajaran.

Menurutnya, pusat perdagangan Kerajaan Pajajaran itu berada di Sunda Kelapa yang kini menjadi Jakarta.

"Bukti otentiknya ada di prasasti perjanjian raja Pajajaran Prabu Siliwangi dan Portugis yang ada di museum Jakarta," kata Dedi kepada Kompas.com, Senin (2/9/2019).

Dedi mengatakan, selain itu, kultur Jakarta juga menjadi bagian dari Jawa Barat. Hampir sebagian warga Jawa Barat juga banyak bekerja di Jakarta.

Alasan lainnya penggabungan Jakarta dengan Jawa Barat adalah untuk mengakomodasi keinginan masyarakat Bekasi dan Depok untuk bergabung dengan Jakarta.

"Jadi untuk mengakomodir keinginan itu, sudah saja Jakarta digabung dengan Jawa Barat. Atau Jawa barat digabung dengan Jakarta, ya sama saja," kata mantan bupati Purwakarta dua periode ini.

Ketika Jakarta digabung dengan Jawa Barat, lanjut Dedi, maka tidak akan sulit untuk membangun infrastruktur pemerintah.

Sebab nanti akan banyak kantor-kantor pemerintah yang kosong karena ditinggalkan pegawainya yang pindah ke ibu kota baru di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Bangunan-bangunan itu nanti bisa dimanfaatkan sebagai kantor-kantor pemerintah Jabar Raya jika gagasan itu terjadi.

"Sehingga tak perlu keluarkan uang banyak untuk fasilitas pemerintah. Kan banyak yang kosong. Misalnya gedung DPR RI di Senayan bisa dipakai untuk anggota DPRD Jabar Raya," kata Dedi.

Bahkan, kata dia, jika Jawa Barat-Jakarta digabung, maka jumlah anggota DPRD provinsi pun bisa bertambah, dari sebelumnya 120 orang, menjadi 200 orang. Sebab, nanti juga akan ada penambahan perwakilan rakyat dari Jakarta.

Dedi mengatakan, usulan tersebut bukan hanya wacana. Dia berencana memperjuangkan usulan penggabungan Jabar-Jakarta itu jika nanti sudah dilantik menjadi anggota DPR RI.

"Sebab, penggabungan dua provinsi itu, pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi efektif," katanya.

Menurutnya, penggabungan Jawa barat-Jakarta, adalah didasarkan pada kebutuhan, bukan keinginan. Yakni kebutuhan untuk melayani masyarakat lebih efektif.

Saat ditanya bukankah saat ini pemerintah sedang gencar melakukan pemekaran wilayah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dedi mengatakan kebijakan itu hanya cocok untuk tingkat kabupaten/kota dan desa atau kelurahan.

Dia berkata, pemerintah provinsi itu hanya bersifat administratif. Sementara pusat pelayanan publik itu berada di kabupaten/kota serta desa/kelurahan.

Misalnya, Dinas Kesehatan Provinsi tidak langsung memberi pelayanan kepada masyarakat, hanya monitoring dan evaluasi. Pelayanan langsung tetap dipusatkan di kota dan kabupaten.

"Jadi pemekaran itu hanya cocok untuk kabupaten saja. Tidak provinsi ataupun kota," katanya.

Terkoneksi

Terkait akses transportasi, Dedi mengatakan saat ini Jawa Barat dan Jakarta terintegrasi dan terkoneksi.

Menurutnya, jarak tempuh perjalanan dari daerah-daerah di jawa Barat ke Jakarta kini tidak akan lama lagi. Sebab, kini sudah ada dan akan dibangun lagi akses transportasi yang menjadikan Jawa Barat dan Jakarta itu lebih dekat.

Misalnya, tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas) yang memperpendek jarak priangan Timur dengan Bandung dan Jakarta. Belum lagi kereta cepat, tol layang dan lainnya yang menjadikan Jawa Barat dan Jakarta tidak akan jauh lagi.

"Jadi dengan akses transportasi yang terintegrasi itu, maka Jakarta dan Jawa barat kian dekat. Dengan demikian penggabungan kedua wilayah itu menjadi Jabar Raya akan sangat memungkinkan," kata anggota DPR RI terpilih dari Golkar itu.