Ini Alasan Rencana Pusat Pemerintahan Jabar Dipindah, Sudah Muncul Sebelum Masa Ridwan Kamil

Budi mengatakan, pemindahan pusat pemerintahan Jabar perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar OPD se-Jabar.

"Alasan mendasar, efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat Lokasi kantor Pemerintahan Pemprov Jabar masih terpisah. Selain itu, adanya keunggulan konektivitas kawasan, dengan adanya pembangunan Kereta Cepat, Bandara Kertajati, Tol Cipali, dan Tol Cisumdawu," ujar Taufik, Minggu (1/9/2019).

Selain itu, kata Taufiq, pemindahan pusat pemerintahan dilakukan untuk mengurangi beban Kota Bandung. Dengan memindahkan pusat pemerintahan, Jabar juga akan memiliki kota baru yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan.

"Mengurangi beban Kota Bandung dengan membuat kota baru yang berkualitas, modern, serta sustainable sehingga beban yang di Bogor, Depok, dan Bekasi, maupun Bandung Raya berkurang, sehingga kedua metropolitan itu dapat melakukan pemulihan, city repair,” tutur Taufiq.

Dia menambahkan, rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar sudah ada sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum. Bahkan, Dinas Perumahan dan Pemukiman sempat melakukan kajian pusat pemerintahan di Walini.

"Sudah ada dari dulu, diwujudkan dengan kajian Pusat Pemerintahan Walini oleh Disperkim. Dengan adanya dinamika perkembangan infrastruktur, dikaji opsi selain walini," katanya.

Taufiq menuturkan, rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat telah melalui proses dan kajian komprehensif. Begitu pula dengan penunjukan tiga lokasi, yakni Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat), dan Segi Tiga Rebana (Kabupaten Majalengka).

Bappeda Jabar, lanjut dia, sudah mengkaji ketiga derah tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari daya dukung lingkungan dan lahan, sosial, serta hukum.

"Pertimbangan utama dipilihnya ketiga daerah itu karena keunggulan konektivitas dan infrastruktur wilayah. Bappeda bersama Disperkim tengah mengkaji opsi-opsi terpilih. Selain itu, Bappeda juga sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten-kabupaten yang akan menjadi lokasi kajian. Sehingga, kami mengantungi data yang komprehensif," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama DPRD Jabar membahas wacana pemindahan pusat pemerintahan. Hal itu dibahas saat Ridwan melakukan rapat bersama Pansus VII membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar 2009-2029.

Ridwan mengatakan, dalam rapat itu DPRD Jabar meminta Pemprov Jabar untuk melakikan kajian tata ruang seperti jalur transportasi, wilayah industri baru, termasuk pemindahan pusat pemerintahan.

"Jadi media harus proporsional. Kemarin itu adalan Perda RTRW provinsi Jabar diketok palu di setujui, di dalam RTRW memerintakan Pemprov melakukan kajian, untuk semuanya jalur transportasi, pembangunan wilayah industri baru, termasuk kajian pemindahan pusat pemerintahan bukan ibu kota," ungkap Emil, sapaan akrabnya, Sabtu (31/8/2019) kemarin.

Saat ini, Pemprov Jabar masih melakukan kajian komprehensif sebagai landasan utama pemindahan pusat pemerintahan layak dilakukan atau tidak.

"Nunggu kajian, apakah nantinya tetap atau pindah kita belum tahu. Jangan membahas terlalu jauh karena perintahnya baru tolong cari kajian. Hasil kajian bisa jadi iya, bisa jadi tetap. Jadi baru menyuruh mencari kajian apakah gagasannya layak atau tidak," katanya.