Nestapa Guru Tidak Tetap: Honor di Bawah UMK hingga Sulit Akses Jaminan Kesehatan

Mulai dari honor yang dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) hingga sulitnya mengakses asuransi kesehatan yang diperoleh.

Sulitnya akses jaminan kesehatan dari pemerintah daerah ini karena oleh desa dianggap warga yang mampu. 

Ketua Forum Sekolah Honorer (FHSN) Kabupaten Gunungkidul, Aris Wijayanto mengatakan dirinya bersama 690 orang GTT sudah mendapatkan Surat Keputusan dari pemerintah kabupaten.

SK tersebut menyatakan mereka Guru Pengganti, dan mendapatkan honor sebesar Rp 700.000 per bulannya. 

Hal itu, sebenarnya cukup disyukuri meski dibawah UMK Gunungkidul Rp 1,5 juta, karena lebih tinggi dibanding sebelumnya yang hanya Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per bulannya.

Pihaknya mengapresiasi pemkab Gunungkidul dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan (Olahraga Disdikpora) dengan menerbitkan SK Guru Pengganti.

"Adanya SK tersebut berarti keberadaan kami GTT sudah diakui oleh Pemkab Gunungkidul," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon Rabu (28/8/2019).

"Kami berharap ke depan honor kami bisa menyamai Upah Minimum Regional (UMR), mengingat beban kerja kami sama dengan guru PNS," lanjutnya.

Bekerja mengajar tapi pendapatan lebih rendah dari kuli

Namun demikian, saat ini pihaknya mengalami kendala untuk mengakses jaminan kesehatan.

Di sisi pendapatan sebenarnya jauh di bawah kata layak, tetapi di sisi lain mereka berprofesi sebagai guru.

Setiap ada pendataan tentang berbagai jaminan dari pemerintah mereka selalu diabaikan, karena dianggap sudah mampu dengan status guru padahal kenyataannya berbanding terbalik.

"Ibarat kami ini pendapatan per bulan dari mengajar lebih sedikit daripada kuli bangunan, tetapi ketika kami meminta jaminan kesehatan ataupun surat tidak mampu kami selalu ditolak dengan alasan status kita sebagai guru," ucapnya. 

Aris berharap ada solusi terkait hal ini, karena jika harus membayar premi asuransi sendiri akan menyulitkan para GTT ini.

"Kami sangat berharap ada solusi terkait asuransi kesehatan," ujarnya. 

Soal asuransi kesehatan

Kepala Dinas Disdikpora Kabupaten Gunungkidul, Bahron Rosyid mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Pemkab Gunungkidul terkait asuransi.

Perlu adanya regulasi untuk pemberian jaminan kesehatan kepada GTT. Pembuatan regulasi jaminan kesehatan untuk para GTT juga sangat berpengaruh dengan kemampuan daerah.

"Mudah-mudahan kedepan kami dapat menggandeng BPJS untuk pemberian jaminan kesehatan," katanya. 

Kepala Bagian Kesejahteraan (Kabag Kesra) Setda Gunungkidul Aziz Saleh mengatakan, kalau ada pendaftar baru termasuk GTT yang dianggap miskin sebenarnya telah diakomodir dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 98 tahun 2017 tentang strategi penanggulangan kemiskinan daerah Gunungkidul.

Jika mengajukan melalui desa dan dilakukan pemeriksaan dengan beberapa indikator. Nantinya mereka yang lolos akan dimasukkan data warga kurang mampu yang diakses dari Sistem Informasi Desa.

"Ada meknisme yang harus dilewati agar warga baru dapat menerima surat keterangan tidak mampu. Untuk disebut miskin ada 19 indikator, salah satunya kondisi rumah dan lainnya," ucapnya.