Fakta Baru Wacana Kota Bogor Jadi Provinsi, Lakukan Riset dan Kajian hingga Belum Dapat Usulan Resmi

KOMPAS.com - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh pihak untuk tidak memperdebatkan soal wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya. Ia justru ingin wacana itu dapat diriset dan dikaji bersama-sama.

Meski begitu, Bima mengapresiasi pihak-pihak yang telah merespon soal wacana tersebut.

Selain itu, ia juga mendapat usulan baru dari beberapa pihak terkait rencana perluasan wilayah Kota Bogor.

Ia menyebut, usulan tersebut berupa penggabungan Kota Bogor dengan DKI Jakarta.

Opsi pembentukan Provinsi Bogor Raya itu sudah lama diwacanakan Bima sejak tahun 2012.

Berikut ini fakta terbarunya:

Bima mengaku akan terus memunculkan wacana Bogor Raya ke publik.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga berencana akan menggandeng pihak akademisi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Pakuan Bogor untuk melakukan riset pembentukan Provinsi Bogor Raya.

"Kalau ada yang bilang jangan dibuka wacana ini, ya enggak bisa dong. Masa wacana nggak boleh. Kita tidak akan hentikan wacana ini, akan kita lempar terus ke publik," ujarnya.

Bima mengatakan, wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya adalah satu dari tiga opsi pilihan lain yang disiapkan untuk memperluas wilayah Kota Bogor.

Kata dia, perluasan wilayah perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk di kota hujan.

"Kota Bogor harus mengantisipasi pertumbuhan penduduk. Diperkirakan, dalam kurun waktu 10 tahun ke depan jumlah penduduk di Kota Bogor mencapai 1,5 juta jiwa. Ini harus diantisipasi," jelasnya.

Bima mengaku kalau dirinya mendapat usulan dari beberapa pihak terkait rencana perluasan wilayah Kota Boor.

Usulan tersebut berupa penggabungan Kota Bogor dengan DKI Jakarta.

"Ada yang bilang seperti itu (gabung dengan Jakarta, red). Karena Bogor dekat dengan Jakarta, lebih terintegrasi dengan Jakarta. Apalagi ada LRT nanti," kata Bima, Kamis (22/8/2019).

4. Lakukan riset dan kajian

Bima menambahkan, wacana lain yang muncul adalah pertanyaan bagaimana nanti jika Jakarta sudah tidak jadi ibu kota. Sebab, sambungnya, selama ini Bogor selalu mendapat keuntungan dari Jakarta.

Karena itu, Bima mengajak kepada seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan kajian dan riset.

"Intinya harus dilakukan riset dan kajian bukan perdebatan," ujarnya.

Soal pembentukan Provinsi Bogor Raya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjelaskan, isu pemekaran memang masuk dalam agenda politiknya.

Namun, kata dia, kebutuhan pembentukan daerah otonomi baru hanya untuk level kota dan kabupaten.

"Jadi pemekaran itu banyak ada 15. Tapi saya takut salah nyebut. Tapi argumen saya kebutuhannya itu ada di level kabupaten kota bukan provinsi," tutur Emil, sapaan akrabnya, Kamis.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengaku belum mendapat usulan resmi soal pembentukan Provinsi Bogor.

Ineu justru berharap wacana itu tak terealisasi.

"Terkait Provinsi Bogor Raya belum ada masukan ke kita, apalagi masukan secara resmi ke kita. Berbicara usulan pembentukan provinsi baru dari wilayah Jabar saya malah berharap dan ingin Provinsi Jabar tetap satu," kata Ineu saat dihubungi via telepon seluler, Rabu (21/8/2019).

Menurut Ineu, idealnya Bogor harus tetap masuk dalam Provinsi Jabar.

Sebab Provinsi Jabar selama ini diwakili oleh tiga entitas yakni wilayah Cirebon, wilayah Priangan dan wilayah Bogor.

Sumber: KOMPAS.com (Ramdhan Triyadi Bempah, Dendi Ramdhani)