7 Fakta Wacana Kota Bogor Jadi Provinsi, Ridwan Kamil Tak Setuju hingga Antisipasi Jumlah Penduduk

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara terkait wacana
pembentukan Bogor menjadi provinsi.

Menurut Ridwan, wacana pembentukan itu tak punya nilai urgensi. Sebaliknya, Ridwan mengatakan, pemekaran wilayah untuk tingkat kota dan kabupaten dinilai lebih penting sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Seperti diketahui, Bupati Bogor Ade Yasin menyambut baik rencana yang dilontarkan Bima Arya tentang wacana pembentukan Provonsi Bogor Raya.

Berikut ini fakta lengkapnya:

Obrolan antara Wali Kota Bogor Bima Arya dengan Bupati Bogor Ade Yasin memunculkan rencana pembentukan provinsi Provinsi Bogor Raya mengundang perhatian masyarakat.

Menurut Bupati Ade, Provosi Bogor Raya akan menggabungkan beberapa kota/kabupaten.

Pembentukan provinsi tersebut bisa menjadi solusi lantaran sebelumnya ada usulan beberapa wilayah Kabupaten Bogor akan masuk ke dalam rencana perluasan wilayah Kota Bogor.

"Iya itu obrolan saya waktu ketemu dengan beliau (Bima Arya). Saya bilang daripada (daerah) kita diambil-ambilin gitu kan khawatir membuat konflik, lebih baik kita bikin Provinsi Bogor Raya saja," ujarnya di Cibinong, Senin (12/8/2019).

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, opsi pembentukan Provinsi Bogor Raya itu sudah lama diwacanakan sejak tahun 2012.

Bima menuturkan, wilayah-wilayah strategis yang bisa masuk ke dalam pembentukan Provinsi Bogor Raya itu adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Depok.

"Ini pun berdasarkan kajian kita dan masukan dari warga. Mungkin opsi lain bukan menambah wilayah baru, tapi dipersempit teritorinya jadi provinsi baru. Kalau temen-temen googling, ide ini sudah lama dari tahun 2012," ucap Bima, Senin (12/8/2019).

Bima menjelaskan, pembentukan Provinsi Bogor Raya tersebut adalah satu dari tiga opsi pilihan lain yang disiapkan untuk memperluas wilayah Kota Bogor.

Bupati Ade yang juga menjadi Ketua DPW Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelaskan, wacana tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti.

"Meski sekedar obrolan tapi perlu juga diseriusin. Iya kan kita provinsi Jabar sudah terlalu luas ada 27 kota/kabupaten saya pikir terlalu besar. Kenapa tidak bagi dua saja minimal ada 10 lah kota/kabupaten (Jawa Barat) di sana 17," ungkapnya.

"Kalau diseriusin oke, kalau enggak ya kita lebih baik menata untuk Kabupaten Bogor yang lebih baik," sambungnya.

Emil, sapaan akrab Gubernur Ridwan Kamil, menilai pemekaran dalam bentuk provinsi tak punya nilai urgensi.

Dirinya justri mengatakan, pemekaran wilayah untuk tingkat kota dan kabupaten dinilai lebih penting sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik.

"Namanya aspirasi politiknya sah saja. Tidak semua solusi pembangunan itu harus membentuk unit dalam bentuk provinsi. Justru yang paling urgent sekarang itu pemekaran kabupaten-kabupaten menjadi kota tingkat II," ungkap Emil di Gedung Pakuan, Jalan Otista, Senin (12/8/2019).

Emil menjelaskan, aksi utama dalam pelayanan publik berada di tingkat kabupaten kota.

Apalagi banyak cerita masyarakat di daerah pelosok yang kesulitan mengakses pelayanan publik lantaran jarak yang terlalu jauh.

"Kalau kabupaten terlalu luas seperti Cianjur, Bogor, Indramayu, Garut, Tasik, maka jangan heran ada cerita ngurus KTP enam jam ke kantor pelayanan, pulang lagi enam jam. Jadi saya cenderung wacana pemekaran fokus untuk daerah tingkat II yang sekarang sedang di moratorium," tururnya.

Pemprov Jabar, sambung Emil, sudah mengajukan pemekaran sejumlah daerah seperti Sukabumi Selatan dan Garut Selatan.

"Iya sedang proses tapi kan moratoriumnya ada di pemerintah pusat. Poin saya, wacana politik ini harus realistis dan logis," ujar Emil.

Menurut Bima, perluasan wilayah perlu dilakukan untuk mengantisipasi perkembangan penduduk di kota hujan itu.

"Saat ini kan banyak berkembang seolah-olah Kota Bogor ingin mengambil wilayah di Kabupaten Bogor. Saya tidak mau salah dipahami. Poinnya adalah Kota Bogor harus mengantisipasi perkembangan penduduk," sebutnya.

Bima mengaku, sejauh ini dirinya baru berkomunikasi dengan Bupati Bogor terkait wacana pembentukan Provinsi Bogor Raya.

"Untuk daerah lain belum kita obrolkan. Saya hanya ngobrol intens dengan Bupati Bogor. Kita juga sempat membahas soal perluasan wilayah Kota Bogor, bahkan saya juga sempat mengkajinya bersama Bupati," pungkas Bima.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta Pemprov Jabar untuk membantu merealisasikan rencana perluasan wilayah Kota Bogor, Jabar.

Dedie menyampaikan permintaan itu saat bertemu Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) triwulan III bersama 27 kepala daerah se-Jabar, di Prima Sankanhurip Resort, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7/2019).

Saat itu Dedie mengatakan, Kota Bogor hanya memilik enam kecamatan dengan populasi penduduk 1,1 juta jiwa. Kondisi itu dinilai kurang ideal untuk mengembangkan sumber daya dari berbagai sektor.

"Luasan Kota Bogor kurang memadai secara politis dan geografis. Kalau perluasan bisa dilakukan, dampaknya ke PAD. Sekarang Rp 1,5 triliun, dengan perluasan bisa Rp 2 triliun. Bantuan dari pemerintah provinsi atau pusat juga bisa nambah," kata Dedie, Kamis.

Sumber: KOMPAS.com (Dendi Ramdhani, Afdhalul Ikhsan)