Pemkab Solok Selatan Minta Kemenpan RB Buka Jalur Khusus untuk Dokter Romi

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, sudah mengirimkan surat ke Kemenpan RB untuk membuka jalur khusus penerimaan CPNS bagi dokter Romi.

"Kemarin sudah kita kirim surat pengusulan untuk penerimaan jalur khusus bagi dokter Romi ke Panselnas," kata Sekda Solok Selatan, Yulian Efi, Kamis (1/8/2019) di Padang.

Yulian menyebutkan ada dua alternatif untuk pengangkatan CPNS dokter Romi yaitu jalur khusus 2018 atau pembukaan formasi dokter gigi untuk disabilitas tahun 2019 ini.

Untuk jalur khusus, menurut Yulian diusulkan karena ada satu formasi bagi disabilitas yang belum terisi sehingga Pemkab Solok Selatan mengusulkan satu formasi itu untuk dokter Romi ke Kemenpan RB.

"Jalur khusus ini sudah kita usulkan dan kita menunggu keputusannya dari Panselnas Kemenpan RB," katanya.

Sementara untuk tahun 2019 ini, pihaknya mengusulkan dua formasi dokter gigi untuk disabilitas sehingga bisa menampung drg Romi jika jalur khusus tidak bisa.

Yulian berharap salah satu opsi yang diusulkan bisa diterima oleh Panselnas Kemenpan RB sehingga polemik dokter Romi bisa diselesaikan.

"Ini tergantung dari Panselnas mana yang akan disetujui. Kita masih menunggunya," kata Yulian.

Kisah dokter Romi

Bahkan, ia menempati ranking satu dari seluruh peserta.

Kelulusannya dibatalkan oleh Pemkab Solok Selatan sebab ada peserta yang melaporkan bahwa Romi penyandang disabilitas.

Diketahui, Romi telah mengabdi di Solok Selatan, salah satu daerah tertinggal di Sumatera Barat, sejak 2015.

Ia bekerja di Puskesmas Talunan, sebagai pegawai tidak tetap (PTT). Pada 2016, seusai melahirkan, Romi mengalami lemah tungkai kaki yang menyebabkannya harus duduk di kursi roda hingga saat ini.

Namun keadaan itu tidak menghalangi dirinya untuk tetap bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat di puskesmas itu.

Pada 2017, karena dedikasinya, Romi mendapat perpanjangan kontrak sekaligus diangkat sebagai tenaga honorer harian lepas.

Ia mengikuti seleksi CPNS untuk mengubah nasibnya lebih baik dari sekadar pegawai honorer. Namun, justru ketidakadilan yang ia rasakan.

Kelulusannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dianulir Bupati Solok Selatan.