Cerita Sekjen PDI-P Tolak Jadi Menteri Jokowi, Tak Haus Jabatan hingga Ingin Dampingi Megawati

KOMPAS.com — Banyak nama tokoh politik yang digadang-gadang akan menjadi menteri mendampingi Presiden Joko Widodo di periode 2019-2024. 

Salah satu nama yang muncul adalah Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P). 

Namun, Hasto justru menolak untuk menjadi menteri dan memilih mengabdi kepada partai bergambar banteng moncong putih pimpinan Megawati Sukarnoputri itu.

Ini deretan faktanya:

Pernyataan politik Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, yang menolak menjadi menteri terungkap saat acara Konferda PDI-P di Sumatera Barat, Minggu (28/7/2019).

Saat itu Hasto menjelaskan, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara tidak selalu masuk ke dalam pemerintahan.

"Kalau saya Sekjen mengabdi di DPP, kalau di ranting, pengabdiannya juga di ranting. Yang harus itu mengabdi, di mana saja tempatnya," kata Hasto.

Saat disinggung oleh Gubernur Sumatera Barat Irwa Prayitno terkait posisi menteri, Hasto mengaku lebih memilih mendampingi Megawati di PDI-P.

"Betul apa yang dikatakan Pak Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. Saya memilih mengabdi bersama partai mendampingi Bu Mega," kata Hasto saat memberikan sambutan di Konferda PDI-P Sumbar, Minggu (28/7/2019).

Hasto menyebut akan fokus membesarkan partai karena masih banyak yang harus dibenahinya.

Dalam pidatonya, Gubernur Sumbar Irwan mengatakan, dirinya sudah berbisik-bisik dengan Hasto soal menteri.

"Sebelum naik ke sini, saya sudah berbisik-bisik dengan Pak Hasto. Di saat banyak kader yang berebut menjadi menteri, Pak Hasto malah memilih mengabdi di partai. Beliau tidak mau jadi menteri," kata Irwan Prayitno.

Menurut Irwan, sikap yang ditunjukkan Hasto merupakan keteladanan bagi politisi yang ada di Indonesia.

"Inilah yang harus dicontoh oleh politisi di Indonesia. Pak Hasto menilai masih banyak yang harus dibenahi di partai sehingga memilih mengabdi di partai dibandingkan di pemerintahan," katanya.

Pada kesempatan itu, Hasto menjelaskan bahwa kewenangan memilih menteri di tangan Presiden Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin.

Hasto pun menjelaskan, hingga saat ini PDI-P belum menyiapkan nama-nama yang akan diajukan ke Presiden Jokowi untuk dijadikan menteri.

"Kami belum menyiapkan nama calon menteri. Semuanya kan kewenangan Pak Jokowi sebagai presiden," kata mantan Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 itu.

Sumber: KOMPAS.com (Perdana Putra)