Petani Madiun di Forum PBB, dari Soroti Kelaparan hingga Cita-cita bagi Indonesia

MADIUN, KOMPAS.com — Sepekan terakhir, dunia pertanian di Indonesia dihebohkan dengan tampilnya Zainal Arifin Fuat, seorang petani asal Madiun, Jawa Timur, di forum internasional yang digelar Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO PBB di New York, Amerika Serikat.

Tidak sekedar tampil atau menghadiri undangan, Zainal juga didapuk berceramah di Forum Pertanian Terbesar di Dunia di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Forum tersebut diketahui digelar Food and Agricultural Organization, International Fund For Agricultural Development, pemerintah Kosta Rika dan Prancis, bertemakan Launch of the United Nation Decade of Family Farming (2019-2028), Synergies anda Main Contributions to the 2030).

Forum ini merupakan lanjutan dari forum peluncuran pertama yang diselenggarakan 27-29 Mei 2019, di Kantor Pusat FAO di Roma, Italia.

Di depan forum PBB, Zainal mengingatkan semakin banyaknya jumlah orang kelaparan di dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Kepada Kompas.com, Jumat ( 24/7/2019) sore, Zainal menceritakan awal mula ia didapuk menjadi pembicara forum pertanian internasional di markas PBB, New York, Amerika Serikat tersebut.

Latar belakang Zainal yang fokus di gerakan petani internasional adalah salah satu alasan ia diundang sekaligus menjadi pembicara di forum internasional tersebut.

Zainal juga aktif di serikat petani Indonesia dengan jabatan sebagai Ketua Departemen Luar Negeri Serikat Petani Indonesia (SPI).

"Saya kan menjadi pengurus serikat petani Indonesia di tingkat nasional. SPI memimliki akses 20 provinsi. Kami memiliki akses internasional La Via Campesina (gerakan petani internasional). Fokusnya, bagaimana bisa mempengaruhi kebijakan pertanian internasional, apakah FAO yang di Roma atau FAO di New York," ujar Zainal,

Di forum itu, Zainal bertindak sebagai SC La Via Campesina dan didapuk menjadi pembicara tentang pertanian keluarga yang menyuplai kebutuhan pangan dunia.

"Kami sampaikan secara program PBB keluarga Global Plant Action Family Farming. PBB mendorong seluruh negara untuk membuat kebijakan pertanian yang mendukung pertanian keluarga. Kemudian dukungan pemuda dan perempuan, perkuat organisasi tani dan kemampuannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota hingga persoalan benih," kata Zainal.

Menurut Zainal, pertanian keluarga menjadi hal yang harus didorong di seluruh negara menyusul jumlah warga yang kelaparan makin meningkat.

"Saya mengkritisi dan memberikan masukan kenapa jumlah masyarakat yang kelaparan dan kepastian belum makan meningkat. Kondisi itu terjadi karena ada problem persimpangan global," ujar Zainal.

Zainal pun memberikan saran bagaimana capaian program pertanian keluarga kecil bisa disinergiskan dengan deklarasi PBB tentang hak asasi petani dan masyarakat yang bekerja di pedesaan. Bila tidak demikian, ia mengkhawatirkan pertanian keluarga ini salah arah.

"Kami usulkan perlunya dilakukan pendekatan hak asasi petani dalam mencapai tujuan tersebut," kata Zainal.

Zainal mengatakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak petani seperti hak atas tanah, hak atas air, hak atas benih dan hak lainnya sehingga mensukseskan dekade pertanian keluarga PBB.

Menurut Zainal, akhir tahun 2017, PBB mendeklarasikan program pertanian keluarga hingga sepuluh tahun kedepan. Program itu menjadi penting lantaran pertanian keluarga memberikan kontribusi penting terhadap suplai pangan dunia.

Apalagi laporan tahunan dari FAO, IFAD, WHO, UNICEF dan WFP menunjukkan, jumlah orang yang mengalami kelaparan, kegemukan dan kepastian mengakses makanan meningkat.

Ditanya penerapan kebijakan pertanian keluarga di Indonesia, Zainal mengatakan hal itu sangat positif lantaran Indonesia berkomitmen dengan family farming. Komitmen ditunjukkan melalui pengiriman Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk berbicara di forum FAO Roma, akhir Mei 2019 lalu.

"Pemerintah berkomitmen mensukseskan progam family farming," jelas Zainal.

Untuk itu, SPI mendorong pemerintah menerapkan undang-undang yang sudah berjalan bagus, yakni UU pangan, UU perlindungan petani, UU lahan berkelanjutan hingga program reforma agraria yang dikeluarkan pada pemerintahan Presiden Jokowi.

Pemerintah Harus Konsisten

Zainal meminta pemerintah konsisten menerapkan undang-undang lahan berkelanjutan menyusul makin berkurangnya lahan pertanian.

Tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah harus membuat master plan luasan lahan pertanian yang ada di daerah merujuk pada undang-undang tersebut.

"Apalagi menteri pertanian akan menciptakan dua juta hektar lahan. Cuma di sisi lain, master plan itu ada gangguan. Tadinya lahan itu akan digunakan untuk pertanian bisa berubah untuk macam-macam," kata Zainal.

Ketika ditanya mengenai tantangan kaum muda Indonesia yang tidak mau lagi bertani, Zainal mengakui, petani memang bukanlah profesi yang populer saat ini. Selain itu, orang tua tidak menginginkan anaknya menjadi petani.

"Ada kendala culture dan didukung oleh realitas tidak konsukennya pemerintah sehingga lahan menyusut," ujar Zainal.

Selain itu, di saat panen, harga rendah dan ada tata niaga tidak bagus baik di dalam negeri ataupun luar negeri.

Zaenal mengatakan pemerintah harus berkomitmen menjalankan undang-undang yang sudah baik sekaligus berkomitmen mendukung pertanian keluarga. Pertanian jenis ini dinilai mampu mengembalikan minat seseorang menjadi petani.

"Dan indikator kemauan politik sudah nampak di undang-undang. Tinggal konsisten apalagi tantangan global makin berat seiring adanya perdagangan bebas dan investasi," jelas Zainal.

Untuk wilayah Madiun sendiri, Zainal mengimbau pemerintah daerah harus bisa menciptakan iklim kondusif sehingga petani bisa untung serta dapat melanjutkan hidup dan menyekolahkan anak.

"Saran saya untuk Madiun. Madiun itu lumbung padinya Jatim dan nasional. Maka bagaimana caranya pemerintah memberikan iklim kondusif sehingga usaha petani menguntungkan bisa untuk hidup dan menyekolahkan," jelas Zainal.