Mahasiswa IAIN Pontianak Gelar Aksi Protes, Uang Kuliah Naik Tak Wajar

Aksi berupa pembacaan puisi dan teaterikal dengan membawa spanduk protes ini digelar di Halaman IAIN Pontianak, Kalbar, Senin (15/7/2019).

Koordinator aksi, Jamal Saputra, mengatakan UKT diklasifikasikan dalam empat tingkatan, mulai UKT satu yang terendah pada angka nol hingga Rp 400 ribu.

Kemudian ada UKT empat yang tertinggi dengan angka Rp 3,2 juta.

Jumlah tagihan UKT ini merupakan yang tertinggi di antara Kampus IAIN se-Kalimantan.

"Padahal sebelumnya tahun 2018, hanya Rp 400 ribu sampai Rp 2,5 juta," kata Jamal.

Menurut dia, aksi ini juga merupakan bentuk solidaritas mahasiswa. Kendati kebijakan UKT ini baru akan ditetapkan bagi mahasiswa baru.

Dia mengatakan, aksi ini sebagai lanjutan pasca pertemuan dengan pihak kampus terkait rencana kenaikan UKT.

"Sebelumnya sudah ada diskusi dengan pihak kampus. Hasilnya kita cuma dapat penjelasan. Jadi sekarang kita minta tindakan konkretnya," ucap dia.

Saat ini, penerapan UKT belum final. Artinya masih belum bisa sepenuhnya dilaksanakan.

"Penentuan UKT berdasarkan penghasilan orangtua ini belum memiliki kejelasan perhitungan untuk penetapan klasifikasinya," ucap dia.

Alasan IAIN Pontianak

Sementara itu, Wakil Rektor IAIN Pontianak, Firdaus Achmad, memastikan, penerapan UKT telah melewati perhitungan dan kajian panjang, berdasarkan kebutuhan masing-masing program studi.

Dia menjelaskan, IAIN Pontianak sekarang ini dalam proses pengembangan pembangunan yang tentunya memerlukan pembiayaan cukup besar.

"Maka dari itu, kita buat kajian sedemikian rupa, sehingga kita bisa mendukung semua program yang sudah dirancang,” kata Firdaus.

Dia menjelaskan, jika ada yang mau mendapatkan UKT tingkat yakni Rp 400 ribu, harus melampirkan penghasilan orangtua, rekening listerik, rekening PDAM, dan sebagainya.

"Kemudian, jika memang ada anak tidak mampu maka harus melampirkan surat keterangan tidak mampu," ucapnya.

Menurut dia, UKT IAIN Pontianak masih lebih rendah dari UKT Universitas Tanjungpura.

"Kenaikan UKT ini merupakan pilihan berat, mengingat segala bentuk pembiayaan memerlukan anggaran yang besar jadi perlu dilakukan," jelasnya.

Dia mencontohkan, satu di antara peruntukkan UKT adalah pembayaran gaji dosen non PNS, yang jumlahnya masih belum sebanding dengan jumlah mahasiswa.

Jumlah yang belum sebanding ini akan berpengaruh pada akreditasi.

"Selain itu, UKT akan digunakan untuk pembiayaan fasilitas, sarana dan prasarana karena ke depan akan digunakan ruang kelas digital," tutupnya.