NEWS
Salin Artikel

Ini Alasan Ketua RW di Malang Buat Tata Tertib Denda Berzina Rp 1,5 Juta, KDRT Rp 1 Juta

MALANG, KOMPAS.com - Ketua RW 2 Kelurahan Mulyorejo, Ashari mengungkapkan alasannya membuat tata tertib yang memuat denda bagi pezina, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan narkoba.

Ashari mengatakan, setelah dirinya terpilih menjadi Ketua RW 2 pada 30 Desember 2018 lalu, terjadi perselingkuhan yang menyorot perhatian warga.

Hal itu yang menjadi salah satu alasan tata tertib itu memuat denda bagi pezina atau warga yang berhubungan badan di luar pernikahan.

"Sesudah saya terpilih sebagai RW di sini ada kejadian yang meresahkan warga. Ada orang ngontrak, istrinya bawa orang. Kemudian kencan di wilayah sini dan suaminya ngamuk," kata Ashari saat ditemui di rumahnya pada Kamis (11/7/2019).

Ashari mengatakan, denda bagi pezina, KDRT dan pelaku narkoba lebih pada pencegahan. Sehingga, dengan adanya tata tertib seperti itu kampungnya bisa aman dan harmonis.

"Kalau tidak ada seperti ini nanti kampung kita dibuat jajakan," jelasnya.

Selain denda bagi pezina, KDRT dan narkoba, tata tertib itu juga memuat aturan pemberian kompensasi bagi warga yang menjual aset tanah atau rumahnya.

Aturan kompensasi

Ashari mengatakan, besaran kompensasi itu masih menimbulkan pembahasan.

Kompensasi sebesar 2 persen dari nilai transaksi dinilai terlalu besar. Kemudian direvisi menjadi 0,2 persen. Namun, 0,2 persen dinilai terlalu kecil.

"Itu masih menjadi pertentangan. Kalau dibuat 0,2 persen kekecilan," jelasnya.

Karena menuai sorotan, Ashari mengatakan bahwa nilai rupiah yang tertera pada tata tertib itu tidak mengikat. Menurutnya, warga yang dikenai tata tertib itu bisa membayar sesuai dengan tata tertib atau membayar secara suka rela.

Sampai sejauh ini, belum ada warga yang dikenai tata tertib itu sejak ditetapkan pada tanggal 14 Juni lalu.

Sementara itu, tata tertib yang sudah disusun itu berdasarkan pada kesepakatan 12 Ketua RT yang ada di RW tersebut.

Selain itu juga berdasarkan pada kesepakatan pengurus RW dan tokoh masyarakat setempat.

Uang yang diberikan warga akibat tata tertib itu akan dimasukkan sebagai kas RT atau RW setempat.

Diketahui, tata tertib RW 2 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang menuai kontroversi. Tata tertib itu dinilai memuat nilai rupiah yang terlalu besar.

Isi tata tertib

Tata tertib itu menyebutkan, bagi warga pendatang baru harus membayar Rp 1.500.000 juta. Uang itu untuk kas RW dan uang makam.

Sedangkan warga yang mengontrak di kampung itu dikenakan Rp 250.000 dan warga yang kos dikenakan Rp 50.000 sekali masuk.

Bagi warga yang menjual tanah atau rumahnya di kampung tersebut dikenakan biaya kompensasi sebesar 2 persen dari nilai transaksi.

Warga yang mendapatkan tamu dari luar kampung dan tidak melaporkan dalam jangka waktu 3x24 jam dikenakan denda Rp 1.000.000.

Warga yang kedapatan melakukan tindak asusila dan kejahatan juga dikenai sanksi. Meskipun tindak kejahatan dan asusila itu mengandung unsur pidana dan menjadi wewenang penegak hukum.

Untuk yang kedapatan berzina atau melakukan persetubuhan tanpa ikatan pernikahan dikenai denda Rp 1.500.000, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Rp 1.000.000 dan transaksi atau memakai narkoba dikenai denda Rp 500.000.

Tatib itu ditetapkan pada 14 Juni 2019 dan ditanda tangani oleh Ashari selaku ketua RW 2.

https://regional.kompas.com/read/2019/07/12/12451881/ini-alasan-ketua-rw-di-malang-buat-tata-tertib-denda-berzina-rp-15-juta-kdrt

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Sambut Panen, Gubernur Riau Hadiri Gebyar Makan Durian Bantan 2022

Regional
Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Ketua TP-PKK Riau Riau Kunjungi Dua Panti Asuhan di Bengkalis

Regional
Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Gubernur Khofifah Optimistis Gelaran SPE 2022 Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi di Jatim

Regional
Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Bupati Jekek Minta Generasi Muda Beri Warna Baru untuk Dunia Pertanian

Regional
Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Ujaran Kebencian Jelang Pemilu 2024 Meningkat, Masyarakat Papua Diimbau Lakukan Hal Ini

Regional
Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Cegah Penyebaran PMK, Bupati Wonogiri Perketat Pengawasan di Pasar Hewan

Regional
Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Patuh Sampaikan LHKPN, Gubernur Riau Syamsuar Dapat Apresiasi dari KPK

Regional
Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Mulai Juli 2022, Pemkab Wonogiri Cover Iuran BPJS Ketenagakerjaan Seluruh Perangkat RT dan RW

Regional
Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Lestarikan Lingkungan, Pemprov Papua Tanam 1.000 Pohon Sagu di Jayapura

Regional
Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Melalui DD Farm, Dompet Dhuafa Sediakan Pakan Ternak untuk Warga Gunungkidul

Regional
Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Sediakan Hewan Kurban di Sulteng, Dompet Dhuafa Berdayakan Peternak Lokal

Regional
Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Peringati HUT Ke-104 Madiun, Walkot Maidi Paparkan Target dan Capaiannya

Regional
Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Gubernur Syamsuar Dukung Pebalap Asal Riau di Kejuaraan Dunia

Regional
Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Jatim Distribusikan 1.000 Vaksin PMK Hewan Ternak, Khofifah Pantau Penyuntikannya di Sidoarjo

Regional
Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Gubernur Riau Minta Tenaga Honorer Diprioritaskan Jadi CPNS dan PPPK

Regional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.