Untuk PDI-P, Surabaya adalah Harga Diri

"Sejak masa reformasi, Kota Surabaya sudah dikuasai PDI-P. Sebisanya tidak boleh lepas karena Surabaya adalah harga diri PDI-P," tegas Ketua DPD PDI-P Jawa Timur Kusnadi di kantornya, Jumat (5/7/2019) malam.

Namun, dia masih menyebutkan figur yang diusung PDI-P di Pilkada Surabaya 2020 mendatang karena prosesnya sama sekali belum dimulai.

"Yang pasti diutamakan kader sendiri, jika ada pertimbangan lain, bisa juga dari luar termasuk kemungkinan koalisi," tuturnya.

Keputusan siapa calon wali kota yang akan diusung PDI-P di Pilkada Surabaya, lanjut Kusnadi, ada di tangan DPP PDI-P. Penentuan

"Mekanismenya, DPC membuka seleksi dan penjaringan syarat administrasi, DPD Jatim memberikan analisa dan catatan dan DPP yang memutuskan," kata Kusnadi.

Sebelumnya, dalam rapat kerja cabang PDI-P Surabaya akhir Juni lalu, sebanyak 31 pengurus anak cabang (PAC) tingkat kecamatan sepakat mengusulkan nama Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana sebagai calon wali kota pengganti Tri Rismaharini.

Seluruh PAC juga sepakat, Whisnu Sakti Buana kembali memimpin DPC PDI-P Kota Surabaya.

Sementara itu, sejumlah nama terus meramaikan bursa nama calon wali kota Surabaya beberapa hari terakhir. Selain nama wakil wali kota Surabaya Whisnu Sakti Buana, juga ada nama birokrat Pemkot Surabaya Eri Cahyadi.

Zahrul Azhar Asad juga meramaikan bursa cawali Surabaya dari kalangan pesantren, Roy Jeconiah Boomerang dari kelompok seniman dan musisi, M Sholeh dari kalangan pengacara hingga Bayu Airlangga, menantu mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo dari kalangan politisi muda.

PDI-P sendiri mulai menduduki jabatan kepala daerah di Surabaya sejak 2000. Saat itu, Bambang Dwi Hartono (Bambang DH) menjabat wakil wali kota Surabaya mendampingi Sunarto Sumoprawiro.

Dua tahun setelahnya, Bambang DH resmi menggantikan Sunarto hingga 2010. Bambang DH lengser, PDI-P membawa Tri Rismaharini menjadi wali kota Surabaya hingga 2020 mendatang.

Konfercab dipercepat

Sementara itu, sebanyak 38 DPC PDI-P se-Jawa Timur akan menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) serentak pada Minggu (7/7/2019).

Agenda konfercab tersebut dipercepat untuk menyambut agenda politik dari Kongres PDI-P di Bali 8-10 Agustus mendatang dan persiapan jelang Pilkada serentak 2020.

Konfercab dipercepat terkait dengan masa kepengurusan DPC yang habis dalam 10 bulan ke depan. 

"Jika konfercabnya sesuai masa bakti kepengurusan, maka terlalu dekat dengan pilkada serentak 2020, saya khawatir konsolidasi tidak maksimal," ujar Kusnadi.

Selain karena alasan menyambut pilkada serentak, lanjut Kusnadi, konfercab serentak juga sesuai arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menjelang Kongres PDI-P di Bali 8-10 Agustus mendatang.

"PDI-P juga ingin fokus bekerja mendukung program Presiden Jokowi setelah dilantik, dan tidak lagi disibukkan dengan agenda konsolidasi organisasi," kata Kusnadi.

Sebagai sarana penyegaran organisasi, konfercab serentak akan memilih pengurus DPC yang baru termasuk ketua, sekretaris dan bendahara.

"Nama ketua, sekretaris dan bendahara akan ditetapkan oleh DPP PDI-P," tuturnya.

Konfercab serentak pada hari Minggu akan dipusatkan di tiga zona, yaitu Surabaya untuk 14 cabang kabupaten/kota, Malang untuk 13 cabang kabupaten/kota, dan Madiun untuk 11 cabang kabupaten/kota.