Jokowi: Gunung Mas Kalimantan Tengah Paling Siap Jadi Calon Pengganti Ibu Kota RI

“Mau minta 300.000 hektar siap di sini, kurang masih tambah lagi juga siap,” kata Jokowi kepada wartawan di Kabupaten Gunung Mas, Rabu (8/5/2019).

Kedatangan Jokowi ke Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas untuk meninjau lokasi yang akan dijadikan Ibu Kota baru.

Namun, soal kelayakan, Jokowi menjelaskan, saat ini masih dalam kalkulasi, kajian, dan dalam hitung-hitungan karena banyaknya aspek pertimbangan.

“Sekali lagi ini menyangkut aspek yang tidak satu dua. Urusan banjir mungkin di sini tidak, ya kan. Urusan gempa di sini tidak. Tapi apa, kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol lagi, ya kan. Itu juga salah satu pertimbangan-pertimbangan masalah sosial politiknya, masalah sosiologi masyarakatnya, semuanya, semuanya dilihat semuanya,” ujar Presiden.

Jokowi mengatakan, terdapat kelebihan dan kekurangan dari lokasi di Bukit Soeharto, Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan di Kabupaten Gunung Mas itu yang saat ini menjadi kandidat lokasi Ibu Kota baru.

Salah satu minusnya di Balikpapan, Jokowi setuju ketika dikatakan airnya asin, dan di sana juga masih banjir.

Sementara di Kalimantan Tengah, Jokowi mengatakan, saat Presiden pertama RI Soekarno memilihnya, pasti memiliki sejumlah alasan khusus.

“Enggak mungkin sebuah keputusan itu disampaikan tanpa sebuah argumentasi data, fakta-fakta lapangan yang matang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, nantinya akan ada tim besar yang diam-diam pergi ke lokasi yang ditinjaunya lagi, untuk berhitung. Setelah rencana matang, maka akan disampaikan kepada Jokowi dan di situlah pemerintah akan memutuskan.

Jokowi mengatakan datang ke lapangan untuk meninjau lokasi Ibu Kota Baru hanya untuk mendapatkan "feeling".

“Saya ini ke lapangan hanya satu, mencari feeling-nya, biar dapet feeling-nya gitu. Biar dapet feeling-nya, kalau enggak dapat feeling-nya nanti kalkulasinya, hitung-hitungannya memutuskan itu lebih mudah,” ungkap Jokowi. 

Turut mendampingi Jokowi diantaramya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A Djalil, dan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.