Kata Mahasiswa Unpad soal Polemik Quick Count Vs Real Count Pemilu 2019

Di satu sisi ada opini bahwa lembaga survei tersebut tidak netral atau hanya bayaran saja, di sisi lain ada pihak yang ngotot mengklaim menang dan tidak mengindahkan metode survei lembaga-lembaga quick count yang sudah terstandarisasi tersebut.

Di sisi lain, ada upaya untuk percaya pada penghitungan real count KPU. Namun ada juga pihak yang menunjukkan mosi tidak percaya kepada KPU.

Untuk sementara berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan capres cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin unggul.

Serta, berdasarkan hasil situng KPU dengan data  yang masuk 49,48 persen yang masuk, pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul sebesar 56,19 persen dibanding pasangan Prabowo-Sandi 43,81 persen. Hasil situng ini bisa dilihat di www.pemilu2019.kpu.go.id. 

Polemik hasil quick count dan real count Pemilu 2019, tak lepas dari perhatian mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad). 

Bahkan ada kalanya, mereka membahas polemik quick count dan real count ini di acara santai, perkuliahan, hingga acara formal.

Kompas.com mewawancarai sejumlah mahasiswa Unpad soal pandangan mereka mengenai polemik quick count vs real count ini. Berikut hasil wawancaranya. 

Sistem pemilu amburadul

Mahasiswa semester 4 Peternakan Unpad, Iman Taufik Ramadhan menilai, polemik quick count dan real count terjadi akibat sistem pemilu Indonesia yang amburadul dan prematur. 

“KPU sebagai penyelenggara, menjadi lembaga yang paling bertanggungjawab atas munculnya polemik ini,” ujar Iman saat dihubungi Kompas.com melalui saluran telepon, Jumat (26/4/2019).

Sebab menurutnya, KPU tidak berhasil menciptakan suasana pemilu yang sehat akibat blunder-blunder yang mereka lakukan pra dan pasca pemilu.

Seharusnya, sambung Iman, dengan anggaran yang sangat besar, KPU bisa menciptakan sistem pemilu yang lebih efektif dan efisien.

Misal, mempersiapkan dengan matang mekanisme kerja. Mulai dari regulasi yang jelas tentang pelatihan, jam kerja, dan asuransi anggota KPPS. Kemudian logistik dan mekanisme distribusi hingga penghitungan suara.

“Rentang waktu yang panjang membuat polemik quick count dan real count semakin gaduh di masyarakat. Ditambah kesalahan-kesalahan seperti salah input yang merugikan salah satu calon membuat KPU kehilangan trust dari publik dan semakin memperburuk keadaan,” tuturnya.

Alasan quick count disebut bohong

Mahasiswa lainnya, Diba Andalusia mengatakan, semakin ke sini, parameter quick count tidak cukup jelas dan tidak digambarkan secara gamblang ke masyarakat.

“Sehingga wajar apabila kemudian masyarakat menganggapnya bohong. Menurut saya quick count tidak membantu malah membuat kontestasi politik semakin panas,” ucapnya.

Untuk itu, ia menyarankan semua pihak untuk bersabar menunggu real count. Bukan seperti sekarang. Masing-masing kubu begitu percaya dengan perhitungan quick count versi masing-masing.

Akhirnya, setiap kubu termakan oleh quick count versi mereka dan saling mengelu-elukan jagoannya.

Mahasiswa Unpad lainnya, Safutra Rantona menyoroti metodologi yang tidak dipublikasi para lembaga survei. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab publik kurang percaya hasil quick count.

“Bisa pula cara pengambilan samplenya dicurigai, sehingga polemik ini terjadi,” pungkasnya.

Quick count bantu ketahui siapa yang unggul

Hal berbeda disampaikan Muhammad Furqon Hendrata, mahasiswa Manajemen Produksi Media Unpad, semester 6. Baginya, quick count sangat membantu untuk mengetahui siapa yang unggul dalam pemilihan. 

Metode yang digunakan menggunakan sampling dan berbagai aturan yang berlaku di lembaga survei tersebut. Hal ini, membuat perhitungan menjadi cepat.

Namun tentu saja, masyarakat harus menunggu real count yang dikeluarkan KPU. Sebab KPU lembaga resmi penyelenggara pemilu.

Tamimah Ashilah, mahasiswa semester 6 Jurnalistik Unpad mengaku tidak meragukan hasil hitung cepat. Ia yakin, lembaga survei tersebut berpengalaman dan paham tentang bagaimana metode survei dan bagaimana survei dilakukan.

Namun bagi mereka yang kurang percaya, itu tidak masalah. Sebab baik yang pro maupun kontra memiliki hak untuk berbicara, yang penting berbicaralah berlandaskan data dan fakta.

“Masyarakat harus sabar menunggu dan mengawal hasil real count. Saya berharap pihak penyelenggara bisa amanah dan melaksanakan tugasnya dengan baik, agar apa yang disangkakan terkait kecurangan dan lainnya itu memang benar tidak ada,” katanya.

Kritik kepada kedua kubu untuk jaga ketentraman

Mahasiswa lainnya, Ridzky Rangga Pradana menyampaikan kritiknya. Ia mengatakan, seharusnya tidak terjadi polemik quick count maupun real count. 

Kedua paslon maupun para pendukung, seharusnya tetap menjaga keamanan dan ketentraman selama masa penghitungan, bukan saling klaim kemenangan dan syukuran.