5 Fakta Tragedi Petugas KPPS di Pemilu 2019, Korban Meninggal 91 Orang hingga Demo Tagih Honor

KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia 91 orang.

Data tersebut terangkum hingga Senin (22/4/2019) dari sejumlah daerah di 15 provinsi.

Sementara itu, ratusan petugas KPPS di Sleman menagih honor yang hingga saat ini belum dibayarkan.

Pihak kantor KPU Sleman pun berjanji akan membayarkan honor petugas KPPS selambat-lambatnya 23 April 2019 pukul 24.00 WIB.

Berikut ini fakta lengkapnya:

Ratusan petugas KPPS yang tergabung dalam Forum Peduli KPPS Sleman mendatangi kantor KPU Sleman pada Senin (22/4/2019).

Kedatangan ratusan petugas KPPS ini guna menagih hak mereka berupa honor yang belum diberikan oleh KPU Sleman.

"Petugas KPPS Sleman sampai sekarang belum diberi honor," kata Ketua Forum Peduli KPPS Sleman R Muh Yadidi saat ditemui di kantor KPU Sleman, Senin (22/04/2019).

Yadidi menuturkan, daerah lain di DIY sudah mendapatkan honor. Bahkan ada yang diberikan honor dua hari sebelum pelaksanaan pencoblosan.

Sementara itu, dari hasil mediasi, KPU Sleman akan memberikan honor KPPS selambat-lambatnya pada 23 April 2019 jam 24.00 WIB. Hasil mediasi ini dituangkan dalam surat pernyataan.

Berdasarkan keterangan dari KPU, 91 anggota KPPS meninggal dunia seusai bertugas. Jumlah ini berasal dari sejumlah daerah di 15 provinsi di Indonesia.

"Jadi 91 (petugas KPPS yang meninggal dunia)," kata komisioner KPU, Viryan Azis, di Kantor KPU, Menteng, Senin (22/4/2019) malam.

Anggota KPPS yang meninggal dunia paling banyak di Jawa Barat, yaitu 28 orang.

Terbanyak kedua setelah Jawa Barat adalah Jawa Tengah yaitu sebanyak 17 orang meninggal dunia dan di Jawa Timur sebanyak 14 orang.

Selain itu, 374 anggota KPPS dilaporkan sakit. Jumlah ini tersebar di sejumlah daerah di 15 provinsi.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mendesak pemerintah segera mengevaluasi penyelenggaraan pilpres dan pileg serentak.

Dedi mengatakan, usulan evaluasi tersebut berangkat dari sejumlah persoalan yang muncul di lapangan saat Pemilu 2019 digelar.

Persoalan paling mencolok, menurut dia, adalah banyaknya petugas KPPS yang meninggal pada 17 April.

“Banyaknya petugas KPPS yang meninggal membutuhkan penyikapan yang serius dari pemerintah. Setelah proses pemilu selesai, ini harus dievaluasi segera oleh pemerintah,” kata Dedi melalui sambungan telepon, Jumat (19/4/2019).

KPU berencana memberikan santunan kepada petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit karena kelelahan melakukan penghitungan suara di TPS.

"Ya bisa nanti orang sakit, meninggal, kami santunilah," kata komisioner KPU, Ilham Saputra, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).

Ilham mengatakan, petugas KPPS yang sakit ataupun meninggal dunia tidak hanya disebabkan faktor kelelahan, tetapi ada pula yang terkena serangan jantung.

Ia mengakui, pekerjaan sebagai penyelenggara pemilu sangat berat dan menguras tenaga.

Puluhan relawan Jokowi Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar aksi menyalakan 1.000 lilin dan doa bersama di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTT, Minggu (21/4/2019).

Sebelum menggelar aksi doa bersama dan menyalakan lilin, para relawan ini menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya".

Para relawan Jokowi ini terdiri dari BaraJP NTT, Pospera NTT, Seknas Jokowi NTT, Bravo5 NTT, Jenggala Center, RJI (Relawan Jokowi Indonesia), SOJO (Solidaritas Jokowi, Teman Jokowi, ULTRAS untuk Jokowi dan RELIJI.

Koordinator aksi, Hildebertus Selly kepada Kompas.com di sela-sela aksi mengatakan, pihaknya mendoakan arwah petugas KPPS dan anggota Polri yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas selama pemungutan dan penghitungan suara pada pemilu serentak kemarin.

"Mereka adalah pahlawan demokrasi Indonesia yang mesti mendapatkan penghormatan dan penghargaan atas baktinya bagi Indonesia," ujar Selly.

Sumber: KOMPAS.com (Sigiranus Marutho Bere, Putra Prima Perdana, Fitria Chusna Farisa, Wijaya Kusuma)