BPN Prabowo-Sandi Minta Bawaslu Usut Tuntas Kasus Dugaan Pelanggaran Kepala Daerah di Sumbar

PADANG, Kompas.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, meminta Bawaslu Sumatera Barat (Sumbar), bertindak tegas terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala daerah di Sumbar.

Yang tidak cuti saat kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut no 01 Jokowi-Ma'ruf Amin di Danau Cimpago, Padang, Sumatera Barat, Selasa (9/4/2019) lalu.

"Bawaslu harus tegas, jangan berat sebelah. Harusnya sebelum kampanye. Bawaslu sudah mengantongi izin cuti kepala daerah. Kalau tidak ada izin, mereka harus menghentikan kampanye kepala daerah itu," kata Andre Rosiade kepada Kompas.com, di Padang, Jumat (12/04/2019).

Kendati demikian, pihaknya tetap memberi apresiasi kepada Bawaslu Sumbar, yang sedang memproses dugaan pelanggaran yang terjadi

"Kita minta supaya Bawaslu Sumbar, bergerak cepat menuntaskan dugaan pelanggaran ini sehingga publik mengetahuinya," ujar politisi asal Sumbar itu.

Andre mengakui, untuk sanksi pelanggaran kampanye kepala daerah itu, hanya berupa larangan ikut kampanye selanjutnya tanpa ada sanksi pidana.

"Sanksinya tidak ada pidana, hanya larangan kampanye selanjutnya. Namun demikian, Bawaslu harus mengumumkannya kepada publik supaya masyarakat tahu," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efritimen menyebutkan, saat ini pihaknya sedang memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala daerah saat kampanye capres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kita sedang mengumpulkan data dugaan pelanggaran itu," ujarnya.

Sebelumnya, dalam kampanye no 01 pada Selasa (9/4/2019) lalu, hadir 12 kepala daerah. Dari 12 itu hanya 9 yang mengantongi izin cuti,.

Sementara tiga kepala daerah lainnya yakni, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma dan Wakil Bupati Mentawai Kortanius tidak mengantongi izin.

Belakangan, Wakil Bupati Mentawai, Kortanius membantah hadir dalam kampanye itu.