Logistik Pemilu 2019 Didistribusikan, KPU Cianjur Masih Kekurangan Surat Suara

CIANJUR, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengaku belum juga menerima pergantian surat suara Pemilu 2019 yang rusak.

Padahal, saat ini KPU Cianjur tengah melakukan pendistribusian logistik Pemilu 2019 sehingga khawatir mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Sekjen KPU Cianjur, Endan Hamdani mengatakan, telah mengajukan permohonan pergantian kekurangan surat suara tersebut ke KPU RI sejak sepekan lalu.

“Dari hasil sorlip ditemukan ribuan lembar surat suara yang rusak, untuk pileg dan pilpres,” kata Endan, kepada Kompas.com, di Cianjur, Selasa (9/4/2019).

Selain kekurangan surat suara karena ada yang rusak, KPU Cianjur juga mendapati adanya kurang kirim, seperti pada lembar surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden.

“Jumlahnya sekitar 23.000 lembar. Jadi, total kekurangan surat suara untuk pilpres saat ini sebanyak 27.000 lembar lebih, sisanya (yang rusak) surat suara pileg,” sebut dia.

KPU Cianjur awalnya berharap, surat suara pengganti sebagaimana dengan jumlah yang diajukan bisa diterima KPU Cianjur sebelum pendistribusian logistik Pemilu 2019 dilaksanakan.

“Namun, hingga saat ini (Selasa petang) belum juga datang. Padahal, pendistribusian logistik Pemilu 2019 sudah memasuki hari kedua untuk empat hari ke depan,” tutur dia.

Pihaknya berharap, hal tersebut tidak mengganggu aktivitas pendistribusian logistik Pemilu 2019 yang tengah difokuskan ke wilayah-wilayah pelosok di selatan.

“Asalkan datang sebelum pendistribusian rampung. Jadi, sambil nunggu surat suara pengganti dikirim, pendistribusian logistik terus jalan. Nantinya, surat pengganti akan dialokasikan untuk memenuhi logistik ke wilayah-wilayah terdekat yang memang jadwal pengirimannya terakhir,” tutur dia.

Selain soal kekurangan surat suara, KPU Cianjur juga menerima kelebihan surat suara pada lembar anggota DPD-RI sebanyak 3.608 lembar.

Ketua KPU Cianjur, Hilman Wahyudi menjamin, surat suara yang lebih itu akan dimusnahkan sebelum hari H atau hari pencoblosan untuk menghindari penyalahgunaan pihak-pihak tidak bertanggungjawab.

“Kami simpan dan catat untuk kemudian dilaporkan ke KPU RI. Masih menunggu instruksi, apakah harus dikembalikan atau dimusnahkan. Biasanya kalau harus dimusnahkan itu dilakukan H-1 pencoblosan,” ungkap dia.