Polda Jateng Tambah 5 SSK untuk Amankan Pemilu 2019

SOLO, KOMPAS.com - Kapolda Jawa Tengah (Jateng) Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, pihaknya akan menambah 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK) atau 400 personel untuk mengamankan kampanye rapat umum Pemilu 2019 di wilayah eks Karesidenan Kedu.

Polda juga akan menempatkan satu SSK di wilayah eks Karesidenan Banyumas.

Condro menjelaskan, penambahan ratusan personel kepolisian itu karena di wilayah tersebut sempat terjadi gesekan antar kedua pendukung pasangan calon pada saat kampanye rapat umum.

"Karena saya melihat selain Solo Raya ini yang mendapat prioritas (pengamanan) adalah eks Karesidenan Kedu. Kita tahu kemarin juga ada konflik di sana pada saat kampanye rapat umum," kata Kapolda di Mapolresta Surakarta, Jateng, Jumat (5/4/2019).

Dengan penambahan personel tersebut, pihaknya ingin pelaksanaan Pemilu 2019 di Jawa Tengah berjalan dengan aman dan kondusif.

"Kekuatan-kekuatan itu tentunya ingin Jawa Tengah ini aman dan kondusif. Kita harapkan bahwa semua kontestan Pilpres maupun Pileg ikut menjaga kondusifitas di Jawa Tengah ini," terangnya.

Condro menyampaikan, pihaknya akan mengundang semua pimpinan partai politik dari wilayah sebelum dilaksanakannya kampanye rapat umum.

"Utamanya adalah adanya potensi-potensi yang menyebabkan ketidaksukaan misalnya kampanye yang menggunakan kendaraan roda dua yang dibuka knalpotnya. Ini berpotensi menimbulkan ketidaksenangan dan ini berpotensi menimbulkan konflik di lapangan," jelasnya.

Condro berharap, melalui koordinasi itu nantinya para pendukung pasangan calon bisa menaati peraturan lalu lintas dan menggunakan kendaraan secara tertib pada waktu mengikuti kampanye rapat umum.

"Saya melihat kemarin di Banyumas tidak ada yang menggunakan knalpot seperti itu (dibuka). Di Pekalongan, Brebes, Slawi juga tidak ada. Yang saya lihat itu, di eks Karesidenan Surakarta dan eks Karesidenan Kedu. Kedua wilayah itu yang kita minta untuk pimpinan parpol dan timsesnya terus mengintruksikan menaati peraturan lalu lintas," tuturnya.

Sementara itu, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi menambahkan, Kodam IV/Diponegoro menyiapkan sebanyak 14.150 personel untuk melaksanakan pengamanan Pemilu.

Dari 14.150 personel itu, katanya masih memiliki cadangan apabila situasi tidak memungkinkan. Personel cadangan itu adalah Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan dan Brigif 6/2 Kostrad.

"Jadi, kita sudah melihat semuanya, Panglima bersama Kapolri melakukan pengecekan langsung. Kami hanya tinggal mengulang-ulang terutama komando pengendalian dengan menggunakan peralatan komunikasi, bahkan juga prosedur penggunaan alat-alat baik berupa perorangan seperti kendaraan berat dan seterusnya agak memegang teguh prosedur penggunaannya," ungkapnya.