Polrestabes Surabaya Antisipasi Kerawanan hingga Ancaman Terorisme saat Pilpres 2019

Menurut Rudi, mekanisme penanggulangan terorisme itu sudah berjalan. Intelijen Polri disebut selalu merapatkan barisan untuk mendiskusikan informasi-informasi yang terkait dengan ancaman-ancaman tersebut.

"Insya Allah sampai selesai dan seterusnya kita bisa mengantisipasi," kata Rudi, Rabu (27/3/2019).

Polrestabes Surabaya bersama Pemkot Surabaya, dan TNI, kata Rudi, berinisiatif untuk terus berupaya menjaga Surabaya dari ancaman dan mencegah penyebaran terorisme.

Dengan demikian, diharapkan tidak akan ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kondusivitas di Kota Surabaya terus terjaga dengan baik.

"Selain aspek pencegahan, kita juga ingin memberikan terapi bahwa ada petugas keamanan. Jadi jangan melakukan hal-hal yang menyimpang," ujar Rudi.

Rudi mengaku juga sudah melakukan antisipasi terkait kerawanan pada terutama pada tahap pencoblosan 17 April 2019 mendatang.

Ia mengaku ada ribuan personil yang akan digerakkan untuk pengamanan Pilpres 2019, yakni sekitar 2.300 personil.

Sebelumnya, Rudi menyampaikan sudah menyiapkan posko bersama yang nanti akan memonitor, melakukan penjagaan, pengawalan, terhadap pelaksanaan, mulai dari kampanye terbuka, masa tenang, pencoblosan hingga penghitungan.

Posko tersebut akan berpusat di Markas Polrestabes Surabaya dan bekerja selama 24 jam.

Rudi, karena itu, meminta kepada masyarakat apabila mendapat informasi, keluhan terkait pelaksanaan pemilu, bisa mendatangi posko.

"Kami juga menerapkan pola dua polisi membawahi 24 TPS yang dibantu 12 linmas untuk mengamankan TPS saat pemilu. Nanti kita berada di seputaran TPS, tidak berada di dalamnya," ujar Rudi.

Selain itu, Rudi mengaku akan membuat operasi pengamanan bersama di Polrestabes Surabaya. Terdiri dari satu peleton TNI AD, kemudian diperkuat dengan dua regu dari marinir, dan satu peleton dari Satpol PP dan Pemerintah Kota Surabaya.

Tim operasi pengamanan bersama itu, sambung Rudi, akan melakukan tugas selama 24 jam untuk mengontrol pelaksanaan proses pemilu, mulai dari masa tenang sampai pemungutan dan penghitungan suara.

"Jadi semuanya selama 23 hari mereka bergerak bersama di bawah satu kendali di Polrestabes Surabaya," kata dia.